BENGKULU, PB – Motor operasional untuk Ketua Rukun Tetangga di Kota Bengkulu gagal dianggarkan pada tahun 2018. Hal ini membuat Forum Komunikasi RT/RW Kota Bengkulu kecewa.

“Tentu kami kecewa motor tersebut ditolak oleh DPRD,” ujar Ketua FK RT Kota Bengkulu, Dharma Setiawan Kadar, ditemui di sekretariatnya, Sabtu (2/12/2017).

Lihat juga : Ditolak Dewan, Wawali Nyatakan Motor RT dan Samisake Masih Bisa Dikomunikasikan

Dia pun berharap ada solusi lain penolakan dari legislatif tersebut terhadap pengadaan motor tersebut. Sebab, kendaraan roda itu memang sangat dibutuhkan oleh ketua RT yang ada di daerah ini.

“Memang penolakan tersebut tidak akan mengganggu kinerja kita, tapi kami menganggap pemberian motor untuk RT merupakan perhargaan atas kerja kita. Dan memang kami butuh adanya motor tersebut untuk menunjang kinerja,” paparnya.

Menurutnya, penolakan oleh sebagian anggota DPRD Kota Bengkulu tersebut politis. Sebab tahun depan ada pesta demokrasi atau Pemilihan Walikota.

“Kalau alasannya karena tahun politik, semoga saja pada 2019 itu bisa dianggarkan karena tahun politik sudah berakhir,” ungkapnya.

Terkait dengan alasan DPRD menolak karena adanya larangan Mendagri, ia nilai alasan tersebut terlalu dicari-cari. Pasalnya, banyak daerah lain sudah menganggarkan untuk pemberian motor, misalnya Pangkal Pinang.

“Jadi ada aturan bila pemerintah daerah itu wajib membantu kinerja ketua RT, ini kan bentuk bantuan dari pemerintah,” sampainya.

Dia berharap siapapun walikota yang terpilih pada 2019 mendatang, bisa lebih memperhatikan kondisi ketua RT.

“Siapapun yang terpilih, kami harap program bantuan motor tersebut direalisasikan pada tahun 2019,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Walikota Helmi Hasan sempat menyampaikan bila pemerintah akan menganggarkan motor untuk RT. Hal ini untuk menunjang kinerja para ketua RT.

“Ketua RT ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah, karena itu wajib kita bantu,” sampainya.

Simak juga : Motor untuk RT Tak Langgar Aturan Mendagri

Sayang, usulan tersebut tidak diakomodir oleh DPRD Kota Bengkulu. Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu sempat menyampaikan kepada awak media bila program tersebut dilarang oleh Kemendagri.

“Alasan Kemendagri karena RT bukan perangkat pemerintahan,” sampainya.

Namun, Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain berbeda pandangan. Menurut Teuku, pengadaan motor tersebut boleh saja dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai. [Tedi Cahyono]