KORUPSI di negeri ini memang bisa dikatakan telah mencapai perjalanan yang memuncak.

Tanda-tanda dari situasi ini dapat kita lihat dari beberapa fakta yang sungguh membuat kita miris.

Mulai dari besarnya anggaran untuk pemberantasan korupsi, sangat rapi dan sistemisnya jaringan pelaku korupsi.

Hal ini dapat kita ketahui dari terungkapnya beberapa korupsi berjama’ah yang terjadi baik di pusat maupun di daerah.

Simak juga : Ini Lima Point Bebaskan Bengkulu dari Korupsi

Tepat pada peringatan Hari Anti Korupsi se dunia, PMII Cabang Bengkulu Selatan menyoroti kasus-kasus korupsi yang terjadi di kabupaten bengkulu selatan.

Ada juga yang unik dari kasus korupsi yang dilakukan secara berjamaah yang juga terjadi di Bengkulu Selatan. Seperti kasus PKK. Korupsi jenis ini tentunya sangat disayangkan.

Sebaiknya Pemerintah dan penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak kasus tindak pidana korupsi apapun itu dan siapapun itu.

Jangan sampai ada istilah pandang bulu dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi.

Karena hal itu tentunya akan membuat pelaku manja dan bahkan akan ketagihan untuk melakukan korupsi lagi.

Seperti halnya juga ada kasus Anggaran Dana Desa (ADD) yang terjadi di Bengkulu Selatan.

Mungkin kami menilai ini merupakan kesalahan dalam tertib administrasi atau ketidak pahaman untuk menjalan tertib administrasi yang baik dan benar.

Ditambah mungkin dari oknumnya pun tidak mempunyai niat untuk korupsi sebenarnya.

Lihat juga : Korupsi yang Mengepung Bengkulu

Tapi apapun yang sifatnya merugikan negara harusnya ditindak secara tegas sesuai UUD yang berlaku.

Kalaupun ini hanya didiamkan dan tidak ditindak secara tegas, maka sudah barang tentu koruptor akan meraja lela.

Alip Ade Putra, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bengkulu Selatan