Koordinasi hasil kerjasama Kemenko PMK melalui Asisten deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) di Kantor Kemenko PMK, Selasa (19/12/2017).

JAKARTA, PB – Dunia usaha saat ini dinilai perlu untuk terus didorong keterlibatannya terutama ketika melaksanakan tanggung jawab korporasi mereka khususnya dalam bidang sosial, sambil menggugah kesadaran mereka juga akan keberadaan lansia dengan segala masalahnya.

Topik ini mengemuka dalam rapat koordinasi hasil kerjasama Kemenko PMK melalui Asisten deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) pada Selasa (19/12/2017).

Secara keseluruhan, rakor digelar untuk membahas program/kegiatan kelanjutusiaan di tahun mendatang.

Rakor dibuka oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama, dan dihadiri oleh Perwakilan K/L terkait.

“Bonus kependudukan yang tidak lama lagi akan dinikmati oleh Indonesia nyatanya perlu sejumlah persiapan yang berkelanjutan, menyeluruh, dan tentu saja berkualitas,” katanya.

Bonus demografi yang lazimnya diiringi dengan terus meningkatnya jumlah warga lanjut usia (lansia) saat ini masih harus berhadapan dengan masalah pemenuhan hak-hak dasar warga lansia sebagai penduduk, mulai dari kesadaran keluarga dan masyarakat di sekitar mereka; kelembagaan pemerintah yang khusus menangani kelanjutusiaan; jaminan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; kualitas kesehatan lansia; hingga upaya perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan terhadap hak-hak lansia.

“Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri dan tentu butuh kerjasama semua pihak termasuk kalangan dunia usaha,” ungkapnya.

Menurut Adhi Santika dari Yayasan Swastisvarna yang juga narasumber dari rakor ini, layanan mendasar akan hak-hak lansia idealnya menyasar keluarga lansia, warga lansia sendiri atau yang berusia di atas 60 tahun, para pendamping (care giver) lansia, kelompok masyarakat yang peduli terhadap lansia, organisasi sosial kemasyarakatan, praktisi/pegiat kelanjutusiaan, akademisi, dunia usaha, organisasi perangkat daerah, dan Komisi Daerah Lanjut Usia.

Dari kelompok sasaran layanan itu, diharapkan terjadi sinergitas menyeluruh yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan dasar lansia yang saat ini mencakup kebutuhan agam dan mental spiritual, kesehatan baik fisik dan mental, kesempatan kerja (informal, red), pendidikan dan latihan keterampilan, kemudahan akses di berbagai fasilitas umum, bantuan dan perlindungan sosial. [anr/ram]