JAKARTA, PB – Jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus melakukan upaya perbaikan pendidikan demi tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Hal ini akan kami wujudkan melalui penguatan payung hukum bagi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),” ucap Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Prof. Dr. Agus Sartono, M.B.A saat melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait tindak lanjut pembahasan payung hukum LPDP, di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Kamis (14/12) lalu.

Sebelumnya, pemerintah telah memiliki Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045. Dalam RIRN tersebut, pemerintah benar-benar berkomitmen akan terus berpacu melahirkan inovasi, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Karena itulah, sebagai acuannya, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) akan dijadikan sebagai roadmap dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Sebagai pengawal pendidikan di Kemenko PMK, Agus menjelaskan, dunia pendidikan nantinya akan diberikan dana abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi setiap generasi.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjwaban antargenerasi. “Pemerintah pada 2018 telah mengalokasikan dana APBN untuk Kemenristek Dikti sebesar 41,3 triliun rupiah,” ucapnya.

Agus mengharapkan rancangan perpres ini bisa selesai secepat mungkin. “Saya harapkan agar pasal-pasal dalam RPerpres DAP ini segera selesai untuk dapat ditandatangani,” tutup Agus.

Diketahui, hadir dalam rakornis ini adalah pewakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, serta beberapa perwakilan K/L lainnya. [AM/Adv]