JAKARTA, PB – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan penggunaaan dana desa itu harus dilakukan berdasarkan prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri.

“Dana desa ini harus dimanfaatkan dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal,” ucap Menko Puan di Kantornya.

Puan mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menetapkan bahwa pada tahun 2018 dana desa akan diintegrasikan melalui program padat karya dan juga program atau kegiatan dari Kementerian dan Lembaga juga akan diintegrasikan melalui padat karya juga.

“Untuk padat karya melalui dana desa tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 60 triliun,” tutur Puan.

Puan menjelaskan bahwa dana desan ini harus digunakan sebesar 30 persen minimal agar sanggup menciptakan lapangan pekerjaan di desa dan membayar upah pekerja desa. Sedangkan padat karya melalui program kementerian/lembaga, kata Puan, akan dilaksanakan di 1000 desa lokasi percontohan pada sekitar 100 kabupaten/kota.

“Program padat karya dana desa ini benar-benar diharapkan bisa mengentas kemiskinan, dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi,” jelas Puan.

Disisi lain, Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Nyoman Shuida juga menginginkan bahwa dana desa melalui padat karya ini bisa berjalan secara optimal. Nyoman berharap, terkait penyelewengan dana desa jangan sampai terulang kembali.

Karena itu, perlu pengawalan yang benar-benar serius yang dilakukan oleh semua pihak.

“Tidak hanya pemerintah, masyarakat harus terlibat dan khususnya para pendamping desa yang telah ditugaskan untuk mengawal dana desa harus terus aktif kawal penggunaan dana desa itu,” pungkas Nyoman. [AM/Adv]