JAKARTA, PB – Percepatan pembangunan selalu digenjot dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dikarenakan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang.

“Fokus terhadap pembangunan infrastruktur merupakan kunci bagi Indonesia untuk keluar dari ketertinggalan,” ucap Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Awal Subandar, saat melakukan rapat koordinasi teknis (rakornis) sebagai tindak lanjut rencana percepatan pembangunan, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta (14/12) lalu.

Awal mengatakan, pembangunan infrastruktur akan difokuskan juga melalui daerah pinggiran, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ini dilakukan karena laporan dari hasil presentasi Bappenas dan Kemendesa PDTT yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab Kepulauan Mentawai berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR) berada pada kategori kurang sejahtera.

“Banyak hal yang menjadikan kabupaten ini tertinggal, yakni dikarenakan Aksesibilitas, Infrastruktur, dan Ekonomi yang kurang mendukung,” jelas Awal.

Sementara aspek Karakteristik Daerah juga menjadi andil sebagai penyebab ketertinggalan yang tidak dominan.

Sebelumnya, studi dari Bank Dunia, dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013 menyebutkan, stok infrastruktur Indonesia masih terbilang rendah sekitar 38% dari PDB. Ini jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB.

Ini artinya, pembangunan infrastrukru yang dilakukan selaras dengan nawacita presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi daerah pinggiran.

Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai, Awal menilai, Mentawai memiliki potensi yang cukup banyak, mulai dari kuliner dan destinasi wisatanya.

Namun yang menjadi penghambat adalah akses yang masih sulit untuk dijangkau.

“Kab Kepulauan Mentawai juga menghadapi masalah lain yang harus diselesaikan, yakni penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ucapya.

Awal juga menyampaikan bahwa Kemenko PMK akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk merekap dan mengidentifkasi kebutuhan apa saja yang dapat disinkronkan dengan program yang ada di K/L.

“Kami akan melakukan koordinasi apa apa saja yang dapat diadakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal,” pungkas Awal. [AM/Adv]