Ketua KIP Provinsi Bengkulu Emex Verzoni menyerahkan Piala Penghargaan KIP 2017 kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Marjon di Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu, Jumat (29/12/2017).

BENGKULU, PB – Pemerintah Kota Bengkulu meraih Piagam Peringkat Ketiga dari Komisi Informasi Publik (KIP) Tahun 2017 kategori “Badan Publik” tingkat Kabupaten/Kota.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KIP Provinsi Bengkulu Emex Verzoni kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Marjon di Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu, Jumat (29/12/2017).

Beberapa tahapan evaluasi dan penilaian lebih dulu dilalui oleh Kota Bengkulu sebelum menerima penghargaan. Diantaranya evaluasi dan penilaian website, penilaian kuisioner mandiri (SAQ) dan visitasi verifikasi.

“Pemerintah Kota Bengkulu patuh terhadap petunjuk umum yang kita sampaikan” ujar Komisioner KIP Bengkulu, Ifsyanusi.

Baca juga : Helmi Hasan: Rakyat Berhak Dapatkan Pelayanan Terbaik

Sesda Kota Bengkulu mengaku tidak menyangka Pemerintah Kota membuahkan hasil peringkat ketiga se Provinsi Bengkulu.

“Semoga penghargaan yang diraih ini bisa membuat seluruh ASN Pemkot Bengkulu makin optimal dalam melayani kepentingan masyarakat,” harapnya.

Predikat patuh ini diberikan berdasarkan Undang-Undang KIP NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Adapun predikat pemeringkatan KIP dibagi tiga kategori yaitu menuju patuh, patuh, dan sangat patuh.

Selain itu, kriteria penilaian tersebut diambil dari 62 pertanyaan dalam self assesment quisioner Agustus lalu.

“Self Assesment tersebut di isi oleh bidang PPID masing-masing OPD kabupaten/kota, dan telah di kembalikan ke KIP 31 Oktober 2017 lalu,” jelas Ifsyanusi.

Simak juga : Walikota Helmi Hasan Raih Penghargaan KIN ASEAN

Untuk diketahui, guna menuju sangat patuh, Pemerintah Kota Bengkulu masih memerlukan beberapa pendampingan untuk meningkatkan kinerja PPID pemerintah kota.

“KIP berharap akan ada perbaikan di tahun-tahun berikutnya, karena kita yakin bahwa dengan keterbukaan informasi akan meningkatkan legitimasi kepercayaan publik terhadap penyelengaraan pemerintah daerah,” tutupnya. [Antonio Wijaya]