JAKARTA, PB – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nyoman Shu ida menekankan implementasi program Padat Karya membutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan daerah secara menyeluruh.

“Kita semua berharap pembangunan desa akan lebih terlihat dan nyata dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan” ucap Nyoman Shuida saat melakukan rapat koordinasi Program Padat Karya Tingkat Eselon I sebagai tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada 8 Desember 2017 lalu.

Nyoman mengatakan, Rakor SKB 4 Menteri yang sedah menuju tahap final itu nantinya akan memuat kriteria cakupan kegiatan padat karya, kelembagaan, pengelolaan kegiatan padat karya desa dan kawasan perdesaan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan kegiatan padat karya. “Dalam hal ini termasuk sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan padat karya,” tutur Nyoman.

Sebagai pengawal dana desa di Kemenko PMK, Nyoman menjelaskan bahwa Program Padat Karya ini adalah bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa agar percepatan pengentasan kemiskinan bisa segera terwujud.

“Kita nantinya akan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi,” jelas Nyoaman.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Lebih lanjut mengatakan bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa itu didasarkan pada prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa yang mengutamakan pelaksanaan secara mandiri.

Caranya adalah dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

“Penggunaan dana desa paling sedikit sebesar 30 persen wajib digunakan untuk menciptakan lapangan kerja di desa dan membayar upah,” kata Nyoman.

Nyoman berharap, segenap pihak baik dari stakeholder, swasta, masyarakat terus bergotong royong, bersama-sama mengawal pelaksanaan program padat karya dana desa yang bersumber dari program/kegiatan Kementerian/Lembaga.

“Sesuai dengan arahan Bu Menko Puan, SKB 4 Menteri ini akan terus diupayakan selesai sebelum libur Natal dan Tahun Baru, sehingga pada Januari 2018 sudah ditetapkan dan siap target 100 desa di 10 Kabupaten,” ujar Nyoman. [AM/Adv]