Rapat Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, Selasa (19/12).

BENGKULU, PB – Hingga akhir tahun anggaran 2017, jaminan keamanan bagi para pekerja jasa konstruksi daerah di Indonesia sebagian besar masih terbilang kurang diperhatikan pihak kontraktor.

Indikasi ini terlihat dari masih banyaknya kontraktor yang baru mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan saat kontrak kerja proyek akan berakhir berbarengan dengan pengurusan termen, bukan pada saat awal kontrak kerja dimulai.

“Pekerja konstruksi yang baru di daftarkan saat akan berakhir kontrak ini tidak akan mendapatkan jaminan saat mengalami kecelakaan kerja. Saya tegaskan, jaminan baru akan diberikan kepada para pekerja yang telah di daftarkan sejak awal proyek dimulai. Jadi, utamakan keselamatan pekerja konstruksi,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Yosep Aris Daryanto usai Pembukaan Rapat Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, Selasa (19/12).

Baca juga : Di 2018, Rejang Lebong Anggarkan Rp4 Miliar untuk Bangun Trotoar Precast

Presepsi salah tersebut, sambung Yosep, harus segera dirubah. Pasalnya, dalam melaksanakan pekerjaan kemungkinan besar resiko kecelakaan akan terjadi.

Sehingga, disaat terjadi insiden kontraktor terpaksa mengeluarkan biaya diluar proyek yang tengah berjalan.

“Kondisi ini sangat membahayakan bagi para pekerja. Butuh kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Kesadaran Kontraktor sangat penting untuk merubah image buruk ini,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ricki Gunarwan mengatakan Tim Pembina Jasa Kontruksi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, baik Pemda Provinsi maupun Kabupaten-Kota diminta terus aktif dalam melakukan pembinaan terhadap penyedia, pengguna dan masyarakat jasa konstruksi.

“Prioritaskan standar keamanan, keselamatan dan keberlanjutan sesuai dengan pedoman teknis prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan perlindungan sosial tenaga kerja. Selaku stakeholder kita akan konsen dan mendukung penuh hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan ini,” tukas Ricki. [Ifan Salianto]