Senator Riri Damayanti John Latief saat melakukan kunjungan ke RS Rafflesia beberapa waktu yang lalu.

JAKARTA, PB – Salah satu isu nasional yang paling banyak menyita perhatian publik dan sentimen masyarakat adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap pasien sebagai penerima layanan kesehatan.

“Kita sebut saja terbaru ada kasus perawat yang akhirnya dipecat karena diduga melakukan hal tidak baik terhadap pasien. Sebelumnya juga banyak kisah miris tentang masyarakat yang meninggal karena terlambatnya penanganan medis. Ini bukti bahwa urgensi RUU (Rancangan Undang-Undang) Perlindungan Pasien kian diperlukan,” kata anggota Komite III DPD RI Riri Damayanti John Latief kepada jurnalis, Selasa (30/1/2018).

Baca juga: Viral Perawat Rumah Sakit Remas Payudara Pasien

RUU Perlindungan Pasien, lanjut Riri, merumuskan bentuk-bentuk nyata dari keberpihakan terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan sekaligus menjadikan pasien sebagai pusat dalam pelayanan kesehatan.

“Dalam RUU ini harapannya upaya untuk menjaga keselamatan semua yang terlibat dalam dunia kesehatan bisa terjaga, baik itu tenaga medis, rumah sakitnya, dan lain-lain namun pasien berada di posisi tertinggi,” sampai Senator termuda Indonesia itu.

Riri mengungkapkan, upaya untuk memberikan perlindungan ekstra kepada pasien sebenarnya bukan hal baru. Misalnya, sebut Riri, Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang pernah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan pada Seminar Nasional PERSI pada tanggal 21 Agustus 2005, di Jakarta Convention Centre Jakarta.

“Dan regulasi tentang perlindungan pasien itu juga sudah termaktub dalam UU (Undang-undang) tentang Kesehatan, UU tentang Rumah Sakit, dan UU tentang Praktik Kedokteran. Namun RUU tentang Perlindungan Pasien ini kita butuhkan untuk mempertajam agar upaya untuk membangun Indonesia sehat yang dicanangkan Presiden tidak hanya menjadi sebatas jargon semata,” demikian Riri.

Simak juga: Rumah Sakit Pecat Perawat yang Lecehkan Pasien

Untuk diketahui, banyaknya regulasi bidang kesehatan yang memaktubkan perlindungan pasien menyebabkan timbulnya kesulitan bagi masyarakat secara umum dalam mengetahui dan mentaatinya serta menimbulkan kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian pasien serta masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Hal itu untuk kemudian menjadi pertimbangan dan latarbelakang serta urgensi Komite III DPD RI untuk menyusun RUU Perlindungan Pasien pada tahun sidang 2017-2018 ini. [Gayatri Sukarti]