Pengurus DPP Aksi Perempuan Indonesia Kartini Rini Hartono

Setiap harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, harusnya perempuan yang paling marah. Sebab, kehidupan perempuanlah yang paling terhempas.

Penjelasan begini. Sekarang ini masih hidup anggapan sosial yang tidak hanya menomorduakan perempuan di dalam masyarakat, tetapi juga mengurungnya dalam rumah (domestifikasi). Eufemismenya adalah petugas rumah tangga.

Sebagai petugas rumah tangga, perempuanlah yang dianggap paling bertanggungjawab dalam semua urusan rumah tangga, dari dapur hingga urusan di atas kasur. Nah, dalam urusan dapur inilah perempuan bersinggungan dengan harga sembako.

Dengan uang dapur dari suaminya, entah cukup atau tidak, perempuan diharuskan memastikan ketersediaan bahan makanan bagi keluarganya. Jika perempuan ini dari keluarga miskin, dengan uang dapur pas-pasan, tentu merekalah yang paling terhempas oleh kenaikan harga sembako.

Karena itu, pantas jika perempuan yang berada di garis depan memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan karena itu pula, organisasi perempuan yang mendaku penyambung lidah kaum perempuan mesti paling depan memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tetapi faktanya tidak demikian. Sejak Desember hingga Januari ini harga beras melambung tinggi. Harga cabe, bawang, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi, pun ikut merambat naik. Sebelumnya, ibu-ibu rumah tangga sudah dipusingkan oleh kenaikan tarif listrik, karena subsidinya dicabut oleh pemerintah. Begitu juga dengan BBM dan gas elpiji.

Sayangnya, kendati ibu rumah tangga mulai menjerit, belum ada organisasi perempuan yang bergerak. Bahkan, sejak lonjakan harga beras ini, tidak satupun organisasi perempuan yang mengeluarkan surat protes. Padahal, selemah-lemahnya iman adalah membikin pernyataan sikap. Penonton kuciwa.

Tetapi beda dengan dulu, di zaman old, tepatnya di tahun 1960-an, gerakan perempuan berada di garis depan memprotes kenaikan harga. Tersebutlah nama Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang paling garang dan konsisten memprotes kenaikan harga-harga.

Akhir 1950-an hingga awal 1960-an, harga-harga berlomba naik. Terutama pangan dan sandang. Ibu rumah tangga, terutama dari kalangan buruh dan tani, menjerit. Tanpa dipinta, Gerwani langsung turun tangan.

Pada September 1958, Gerwani mengirim delegasi ke pemerintahnya. Tujuannya, meminta baik-baik agar pemerintah memperhatikan harga-harga. Tapi rupanya permintaan itu bertepuk sebelah tangan.

Pada Maret 1959, jelang lebaran, harga-harga makin meroket. Gerwani kembali mengirim delegasi ke pemerintah. Tetapi hasilnya tetap nihil.

Karena cara pakai delegasi kurang didengar, pada awal 1960, Gerwani beralih ke cara kedua: demonstrasi alias aksi massa. Anggota Gerwani, yang sudah berjumlah jutaan, ditumpahkan ke jalan-jalan. Perempuan dari organisasi sekawan, seperti SOBSI dan Kowani, juga ikut demonstrasi.

Menteri Perdagangan RI kala itu, Arifin Harahap, sempat bergeming. Namun, begitu demonstrasi makin membesar, Presiden Sukarno malah yang merespon. Dia berjanji akan menurunkan harga ke tingkat yang layak dalam dua atau tiga tahun.

“Gerwani tidak berhasil membuatnya memenuhi janji itu, walau sepanjang 1961 terus-menerus dilancarkan berbagai demonstrasi dan rapat umum melawan kenaikan harga,” tulis Saskia Wieringa dalam bukunya, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia.

Dalam menentang kenaikan harga itu, majalah bulanan Gerwani, Api Kartini, ikut bersuara keras. Memang, majalah ini kerap menjadi corong Gerwani untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan.

Di majalah itu, Gerwani menunjukkan betapa kenaikan harga sangat bersinggungan dengan perempuan. Kadang ditulis dengan bahasa yang satire.

Gerakan tolak kenaikan harga yang dimotori Gerwani bersambut. Forum Musyawarah Wanita, semacam front nasional di kalangan organisasi perempuan sesuai anjuran Sukarno, mulai membahas soal kenaikan harga.

Sepanjang 1962, ada tiga kali Musyawarah Wanita, dimana isu kenaikan harga jadi topik utama. Tokoh Gerwani, SK Trimurti, menjadi pembicara penting di forum ini.

Setelah musyawarah itu, Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi perempuan, juga mulai berbicara soal kenaikan harga kebutuhan pokok.

Memang, akhirnya tuntutan perempuan soal turunkan harga mendapat respon pemerintah. Tetapi, karena pemerintah sendiri terjepit kesulitan ekonomi, tuntutan penurunan harga itu tidak lekas terwujud.

Rini Hartono, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aksi Perempuan Indonesia Kartini

Sumber Berdikari Online