Mural Ajakan Pemilu Bersih. [Foto Istimewa]
Oleh Febrianto Wisnu Subroto, S.Pd[1]

Sejak KPK berdiri pada Desember 2003 sampai saat ini, 14 tahun sudah KPK menjaring ratusan kasus korupsi. Dari data website KPK disebutkan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017, terdiri dari penyelidikan 962 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 559 perkara, inkracht 461 perkara, dan eksekusi 490 perkara[2]. Melihat ratusan angka kasus korupsi tersebut, ini menandakan korupsi sudah menjadi wabah nasional.

Korupsi sebagai salah satu penyakit yang menjangkiti masyarakat, paling banyak dilakukan oleh pemegang wewenang dan kekuasaan. Entah itu masyarakat biasa, elit birokrat maupun elit politik. Korupsi tidak memandang pemerintahan siapa yang sedang berkuasa saat itu dan sudah seharusnya. korupsi itu diberantas.

Beberapa tahun belakangan kita liat di media elektronik maupun media cetak, hampir setiap harinya menyuguhkan pemberitaan tertangkap tangannya pelaku korupsi di kalangan elit. Sebagian besar kasus korupsi yang ditangani KPK dilakukan oleh elit yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Korupsi yang dilakukan elit yaitu dalam bentuk penyuapan, penyelewengan dan penggelapan uang negara atau perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan pribadi atau orang lain.

Mengutip Lord Acton “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Jadi merupakan sesuatu yang lazim menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dikalangan elit demi keuntungan diri sendiri mau pun kroninya.

Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada kaum elit? Kenapa mereka berbondong-bondong menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dengan korupsi. Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Kekuasaan yang dimilikinya digunakan sebagai kesempatan yang ditempuh para elit ketika memegang kendali pada jabatan tertinggi saat itu.

Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki para elit menjadi posisi dilematis. Karena pada saat itu mereka berada dipucuk pimpinan dengan jabatan tertinggi yang belum tentu akan berkuasa lagi dimasa mendatang. Sehingga dengan jabatannya tersebut dijadikan suatu peluang bagi para elit untuk berbuat semaunya. Padahal jabatan adalah suatu amanah dan kepercayaan untuk diemban dengan baik dan bijaksana.

Etika Elit Politik dan Pilkada

Etika pada umumnya adalah mengenai bagaimana seseorang bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap. Oleh karena itu setiap orang itu memegang teguh etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika dalam suatu organisasi, kemudian ada anggotanya yang melakukan pelanggaran, maka akan terkena sanksi kode etik. Jadi secara tidak langsung etika itu membatasi siapapun dalam bersikap, perilaku, tindakan, dan ucapan.

Bagaimana dengan elit politik? Elit sendiri merupakan orang yang menempati jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Sedangkan elit politik adalah orang yang menempati jabatan tinggi yang dipilih melalui proses politik secara demokratis. Elit politik sendiri terbagi menjadi dua, yakni elit politik lokal dan non lokal. Pada elite politik lokal adalah orang yang menempati jabatan politik (kekuasaan) baik di eksekutif mau pun legislatif yang terpilih melalui pemilihan umum dalam proses politik yang demokratis pada tingkat lokal. Mereka ini menempati jabatan politik tinggi pada lokal adalah untuk membuat dan menjalankan suatu kebijakan politik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menyejahterakan masyarakat yang memilihnya. Kita sebut saja mereka ini adalah Kepala Daerah baik itu Gubenur, Bupati, maupun Walikota, serta Ketua DPRD, dan Pimpinan partai politik. Dan mereka ini adalah bagian dari penyelenggara negara.

Bagaimana etika penyelenggara negara seharusnya? Elit politik sebagaimana disebut di atas sekaligus penyelenggara negara sudah mempunyai batasan-batasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Batasan etika bagi penyelenggara negara sudah tertuang dalam TAP MPR No.VI/MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam TAP MPR tersebut meminta kepada Presiden RI dan Lembaga Tinggi Negara serta masyarakat untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketetapan yang ada di dalamnya yang bisa dijadikan acuan. Bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.[3] Oleh karena itu etika kehidupan berbangsa tersebut haruslah menjadi pegangan dan acuan bagi elit birokrat dalam penyelenggaraan negara.

Salah satunya adalah etika kejujuran. Sebagai penyelenggara negara tentunya kejujuran sangat diperlukan sebagai perwujudan dari nilai-nilai etika. Namun hal itu  masih jauh dari kenyataan. Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan professional masih jauh dari harapan. Terlihat dari penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap penyelenggara negara seperti hakim, Anggota DPR, Anggota DPRD, Gubernur, Bupati, Wali kota serta pimpinan partai baik yang menghadapi tuntutan hukum maupun sudah divonis dalam perkara korupsi. Tentu ini menunjukkan adanya persoalan pada bangsa ini yang bukan hanya pada sistem saja tetapi etika dan moral.

Demi menjaga etika dan moral maka elit politik yang juga sekaligus juga penyelenggara negara, haruslah terbebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan kekuasaannya. Jangan sampai kemudian pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara negara ini semakin sering dilakukan. Ini sangat memalukan bangsa Indonesia. Etika yang dibangun oleh elit politik hendaknya sudah dimulai sejak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena masyarakat bisa melihat dan menilai secara langsung bagaimana sikap, perilaku, tindakan dan ucapan elit politik ini sebelum menjadi kepala daerah. Kejujuran dalam melakukan segala hal untuk menjadi kepala daerah adalah hal terpenting. Masyarakat sekarang sudah lebih cerdas dalam memilih siapa yang akan memimpin daerahnya nanti untuk bisa membawa ke arah yang lebih baik.

Oleh sebab itu, elit politik yang nantinya akan menempati jabatan politik sebagai kepala daerah sekaligus penyelenggara negara harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan etika dan moral dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya. Hal ini guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan selama menjabat sebagai kepala daerah. Sedikit saja elit politik ini melakukan kesalahan atas penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya, maka akan langsung menjadi sorotan publik. Sehingga publik akan langsung menjustifikasi bahwa etika dan moral yang dimilikinya sudah coreng. Dengan kata lain etika dan moral elit politik tersebut sudah terdegradasi.

Elit politik yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dalam bersikap, perilaku, tindakan dan ucapan malah melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Disinilah letak pentingnya etika bagi elit politik yang akan menempati jabatan politik sebagai kepala daerah. Menjaga etika sejak awal pencalonan dalam Pilkada itu lebih penting bagi elit selaku penyelenggara negara agar bisa membatasi diri dalam bersikap, perilaku, tindakan, dan ucapan sehingga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan terkait dengan jabatan publik yang sedang diamanahkan kepada dirinya.

Selama elit politik bisa menjaga sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan dengan mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan ketika sudah terpilih dalam Pilkada maka harapannya adalah penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan professional akan terwujud sehingga pemerintahan dapat berjalan dengen efektif dan efisien sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[1] Penulis adalah Analis Kebijakan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

[2] https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi.

[3] TAP MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa