Fitriani Badar

Antara Harapan dan Kenyataan

PILKADA serentak akan dilaksanakan lagi untuk ketiga kalinya pada 27 Juni 2018 mendatang. Pilkada tahap pertama sudah dilaksanakan Desember 2015 dan tahap kedua Februari  2017. Pilkada serentak 27 Juni 2018 diselenggarakan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Pilkada serentak setelah 2018 kembali akan dilaksanakan tahun 2020. Muara dari Pilkada serentak ini akan bertemu pada tahun 2024 yang bersamaan dengan Pemilhan Umum dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden pasca pemilu serentak tahun 2019.

Kota Bengkulu sebagai  salah satu dari 39 Kota di Indonesia turut serta dalam  hajatan demokrasi ini, dengan memilih Walikota dan Wakil Walikota  periode 2018-2023. Kota Bengkulu dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah  secara langsung adalah yang ketiga kalinya. Pada periode 2007-2012 terpilih pasangan Ahmad Kanedi-Edison Simbolon  dan periode 2013-2018 terpilih pasangan Helmi Hasan-Patriana Sosialinda.

Pilkada serentak 2018 di Kota Bengkulu menjadi harapan banyak kalangan dan masyarakat Kota Bengkulu, bahwa dari proses Pilkada akan terpilih Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas yang tinggi, dan mampu membawa kota Bengkulu  kearah yang lebih baik. Pilkada hendaknya memperhatikan dua hal, pertama, peningkatan kualitas dalam proses pelaksanaan pilkada, kedua, adalah hasilnya karena tujuan dari pilkada adalah mencari pemimpin yang terbaik.

Peningkatan Kualitas Dalam Proses Pelaksanaan Pilkada

Seringkali hajatan Pilkada langsung diwarnai dengan proses dan tahapan yang tidak fair, diwarnai kecurangan hampir pada tiap tahapan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu mulai dari KPPS hingga KPU dan  peserta pemilu sendiri. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 ada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Diantaranya sebagai berikut:  Tahap Persiapan, diantaranya pembentukan PPK dan PPS, pembentukan KPPS, penerimaan DP4, penetapan DPS sampai dengan penetapan DPT yang dilakukan sejak oktober 2017 hingga April 2017. Kemudian tahapan penyelenggaraan, diantaranya dimulai dengan penyerahan syarat dukungan paslon baik perseorangan maupun yang diusung partai, hingga penetapan paslon dan penetapan nomor urut paslon yang dilaksanakan bulan November 2017 hingga Februari 2018.  Lalu dilanjutkan masa kampanye hingga masa tenang pada Bulan Februari hingga Juni 2018. Serta pengadaan  dan distribusi logistik pilkada pada bulan Maret hingga juni 2018. Puncaknya pelaksanaan pemungutan suara pada 27 Juni 2018 sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Mencermati setiap tahapan pilkada di atas selama ini terlihat bahwa pada tiap tahapan terjadi hal yang rawan kesalahan dan kecurangan yakni pada tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye dan penetapan pasangan calon. Kedepan tentu saja kita berharap bahwa penyelenggara pemilu makin profesional dengan memiliki integritas tinggi untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya.

Pilkada Perwujudan Demokrasi

Tujuan diselenggarakannya pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah perwujudan hak politik rakyat, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan konstitusional. Demokrasi dalam wujud penyelenggaraan pemilihan secara langsung oleh rakyat sudah saatnya berubah kearah substansial, bukan semata-mata prosedural, administratif  dan instrumental.

Pilkada serentak tidak hanya sekedar dapat terlaksana secara demokratis dan jurdil, melainkan harus menghasilkan Kepala Daerah yang dapat memenuhi harapan publik untuk dapat menjalankan tugas pembangunan, pelayanan publik, pemerintahan dan kemasyarakatan. Kepala Daerah yang terpilih harus berdiri di atas segala golongan, kelompok, mampu  mengayomi dan melayani semua kelompok serta golongan dan bekerja keras mewujudkan tujuan bernegara, yaitu masyarakat yang adil makmur sejahtera. Cita-cita bernegara akan semakin jauh dari kenyataan jika yang terpilih dari proses Pilkada yang sudah menelan biaya tinggi dan menyita waktu yang cukup panjang, adalah Kepala Daerah yang tidak kapabel, bahkan lebih jauh korup dan hanya melindungi sekelompok kecil golongan saja.

Kepala Daerah Ideal Bagi Kota Bengkulu

Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Ada kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial. Tergantung pemimpin, pengikut, situasi kondisi dan visi misi yang diembannya. Kepala Daerah hendaknya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan ini.

Lebih lanjut bahwa pertimbangan dalam memilih Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintahan sehingga mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik menurut Sadu Wasistiono (2016:45)  adalah sebagai berikut :

  • Kapabilitas, gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun rekam jejak sikap dan perilakunya selama ini, karena pemimpin yang baik tidak akan muncul tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang.
  • Aksestabilitas, gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin yang terlihat dari dukungan waktu pemilihan.
  • Kompatabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari pengikutnya.

Mencermati ketiga pertimbangan dalam memilih Kepala Daerah hendaknya ini menjadi rujukan bagi warga Kota Bengkulu nanti saat memilih Walikota/Wakil Walikota Bengkulu periode 2018-2023 pada tanggal 27 Juni 2018.  Diharapkan bahwa masyarakat Kota Bengkulu dalam memilih Walikota/Wakil Walikota menjadi pemilih yang cerdas, tidak memilih hanya berdasarkan pertimbangan subyektif semata, atau bahkan memilih karena iming-iming hadiah, uang dan sebagainya. Seringkali kita mendengar istilah money politik,  yang maaf seperti kentut, berbau namun tak berwujud. Ada juga istilah serangan subuh/fajar untuk menyebut pembagian uang bagi pemilih saat shubuh hari sebelum menyalurkan hak suara dengan mencoblos di TPS.  Adalagi istilah uang transportasi, pengganti uang bagi masyarakat pemilih yang hari itu tidak bekerja, namun ke TPS menyalurkan hak pilih.

Kota Bengkulu saat ini terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dengan jumlah penduduk 450.000 jiwa terdiri dari 8 kecamatan,  67 kelurahan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar 4,8%. APBD kota Bengkulu Tahun 2017 berjumlah 1.181.907.984,75 dengan komposisi belanja Tidak Langsung 530.342.800.660,65 dan belanja langsung 646.624.175.603. Terlihat proporsi Belanja langsung sudah sedikit lebih banyak dari belanja Tidak langsung,  namun proporsi belanja modal belumlah ideal, belum mencapai 30 persen dari jumlah Belanja Langsung. Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi tentu saja mengemban fungsi yang berbeda dengan kabupaten. Fungsi tersebut menurut National Urban Development Strategy (NUDS1985) dalam Pontoh et al. (2008) mengidentifikasi 4 fungsi dasar kota/perkotaan Indonesia. Pertama, hinterland service yang terkait dengan ekonomi sebagai penyedia pelayanan atau jasa bagi wilayah belakang (hinterland). Aktivitas produksi di wilayah perdesaan dan kota menyediakan fasilitas pelayanan serta input bagi proses produksi serta menyuplai kebutuhan barang bagi penduduk perdesaan. Kedua, International Communication, yang bermakna sebagai simpul distribusi barang produksi regional ke wilayah lain. Ketiga, board processing (manufacturing) fasilitas ini terletak pada perkotaan yang lebih besar. Keempat, residential subcenter, yang menempatkan lokasi perumahan para pekerja di daerah pinggiran untuk kemudian melakukan ulang-alik (commute) ke kota untuk bekerja.

Dengan memperhatikan fungsi Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi, pusat pemerintahan dan mengemban keempat fungsi/kedudukan di atas, tentu saja Kota Bengkulu memerlukan seorang manajer yang handal dan dapat memahami  permasalahannya dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang ada di ibukota Provinsi ini, diantaranya tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas sarana infrastruktur, tingginya angka pengangguran, dll.  Saat ini tingkat kemiskinan kota Bengkulu berkisar di angka 20-22 persen.  Dan angka penggangguran berkisar 17 persen.  Seluruh permasalahan ini tentunya harus dapat dicarikan jalan keluarnya oleh Walikota dan wakil Walikota  terpilih 2018-2023 jika menginginkan Kota Bengkulu maju dan berkembang mengejar ketertinggalannya dengan kota-kota lain di Indonesia.

Kesimpulan

Untuk menjadikan Kota Bengkulu maju sebagaimana yang dicita-citakan, maju dan berkembang  sejajar dengan kota sedang lainnya di Indonesia, maka minimal ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh siapa pun yang terpilih pada hajatan demokrasi 27 Juni 2018 menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu periode 2018-2023. Diantaranya sebagai berikut:

  1. Membuat skala prioritas pembangunan kota Bengkulu terutama 3 aspek pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,
  2. Membuat dan mencari sumber pendanaan pembangunan alternatif selain APBD dan APBN,
  3. Merangkum dan menyatukan semua golongan, kelompok, stake holder kota Bengkulu yang sangat heterogen,
  4. Mewujudkan PNS/birokrasi professional, karena birokrasi yang saat ini jumlahnya hampir mencapai 7000 orang merupakan agen pembangunan dan pembaharu guna pencapaian tujuan bernegara,
  5. Berkomunikasi politik yang efektif dengan lembaga legislatif,
  6. Membuat kebijakan yang dapat menjadikan masyarakat Kota Bengkulu menjadi manusia pembelajar,  menjadi penting karena masyarakat pembelajar mampu memetakan masalahnya dan dapat menyambut baik seluruh program-program pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat,
  7. Menumbuhkan semangat beragama, berbangsa dan bernegara yang baik dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dr. Fitriani Badar. AP. M.Si
Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Jenderal
Dan Badan Keahlian DPR RI
Kepala Bappeda Kota Bengkulu 2011-2016