Ilustrasi

SELUMA, PB – Bagian Hukum Setda Seluma saat ini telah menyusun naskah akademik Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk dibahas bersama Badan Legislasi (Baleg) DPRD Seluma.

“Baru dirancang oleh Dinas Kesehatan, tahun ini diusulkan ke DPRD,” kata Kabag Hukum Setda Seluma Nurfadilah, Selasa (02/01/2018).

Adapun kawasan tanpa rokok yaitu, kantor milik pemerintah, fasilitas pelayanan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas umum, tempat umum dan angkutan umum.

“Raperda ini dari tahun 2016 sudah kami siapkan, tapi tidak dibahas oleh DPRD,” jelas dia.

Dia menjelaskan, ditahun 2017 lalu, dari 37 Program Legislasi Daerah (Prolekda) dan 10 target Perda hanya ada tujuh Perda disahkan. Tiga diantaranya merupakan Perda APBD. Sehingga, di tahun 2018 ini diajukan 6 Raperda.

“Termasuk Perda nota pertanggungjawaban pelaksana anggaran,” beber dia.

Empat Perda yang dicetuskan tahun 2017 yaitu, Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan DPRD. Perda tentang rencana induk pembangunan induk kepariwisataan. Perda pengolahan dan pengendalian sampah dan Perda tentang persalinan di fasilitas kesehatan, inisiasi menyusui dan air susu ibu ekslusif.

Adapun enam Raperda yang akan diajukan ditahun 2018 ini yaitu, Perda KTR, Pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS, Raperda pengolaan barang milik daerah, Raperda larangan prostitusi, Raperda CSR dan Perubahan Perda hewan ternak.

“Untuk Perda hewan ternak ini rencananya, jika memungkinkan akan diserahkan ke Desa. Termasuk kalau selama ini denda masuk kas daerah, denda nantinya masuk ke kas desa,” tandasnya. [Sepriandi]