Ilustrasi Pemilihan Umum

Menjelang dan sesaat setelah titimangsa memasuki tahun 2018, istilah “tahun politik” mendadak populer. Banyak yang menyebut tahun 2018 sebagai tahun politik. Presiden Joko Widodo pun berucap demikian.

Tahun 2018 disebut tahun politik karena akan ada pegelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 171 daerah: 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Selain itu, di tahun 2018 ini juga tahapan pemilu 2019 sudah memasuki tahap penting: penetapan parpol peserta Pemilu, pencalegkan, dan pencapresan.

Dan tentu saja, bagi setiap kontestan pemilu 2019, Pilkada 2018 bukan sekedar “uji mesin” alias pemanasan, tetapi sebuah batu lompatan yang besar menuju Pemilu 2019.

Apalagi, ada tiga Provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, yakni Jabar (46,8 juta penduduk), Jateng (33,8 juta), Jatim (38.9 juta), juga turut dalam perhelatan ini. Total populasi dari tiga provinsi itu mencapai 119,5 juta atau sama dengan 46 persen dari 260 juta penduduk Indonesia. Karena itu, tiga daerah itu adalah “kunci”.

Namun, Bung dan Nona, penggunaan istilah “tahun politik” itu sangat berbahaya. Terutama bagi kita, rakyat jelata alias warga negara kelas dua. Sebab, istilah itu hendak menggiring pengetahuan kita pada pengertian sempit soal politik, bahwa politik itu hanyalah soal pegelaran Pilkada dan Pemilu (Pileg dan Pilpres).

Ujung-ujungnya, politik diturunkan derajatnya menjadi sekedar urusan pemungutan suara untuk memilih kepala daerah, legislator, dan Presiden/Wapres.

Kalau sudah begitu, partisipasi politik rakyat pun dimaknai sesempit-sempitnya. Ya, sekedar ikut mencoblos tanda gambar partai ataupun orang. Dan itupun tidak lebih dari 5 menit di dalam TPS, untuk 5 tahun.

Padahal, Bung dan Nona, politik tak secetek itu. Istilah politik berasal dari kata Yunani, Politika, yang berarti urusan warga kota. Ini ada kaitannya dengan organisasi politik tertua di dunia, yaitu polis (pólis) atau Negara Kota, yang muncul di Yunani pada abad ke-8 SM.

Dalam polis Yunani, sudah dikenal pembagian antara urusan bersama/umum (polis/publicus) dan urusan rumah tangga (oikos/privatus). Pengorganisasian kepentingan bersama itulah yang melahirkan istilah politik.

Aristoteles, filsuf penemu istilah itu, menyebut politik sebagai pengorganisasian warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan gurunya, Plato, menyebut politik sebagai cara hidup bermasyarakat untuk mewujudkan kebajikan (virtue).

Kalau mau diambil intisarinya, politik ini adalah seni penggunaan kekuasaan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Di sini, kekuasaan tak lebih dari otoritas yang diberikan oleh publik untuk lembaga/manusia politik untuk mengorganisasikan kepentingan bersama.

Dengan pengertian itu, politik tidaklah sesempit pemungutan suara dalam pemilu. Lebih jauh dari itu, segala hal yang menyangkut kepentingan bersama itu sudah masuk perkara politik. Dari urusan parit di depan rumah, jalan gang menuju rumahmu, WC umum, taman bermain, hingga pengambilan kebijakan di Parlemen dan Istana Presiden, semua itu urusan politik.

Bahkan politik seringkali menyelinap ke dalam rumah tanggamu melalui kebijakan, dari harga sembako, biaya pendidikan anak-anak, biaya kesehatan, tarif listrik, sewa rumah, hingga besaran upah yang diterima oleh suami/istri yang bekerja.

Jadi, suka atau tidak, politik mengatur hidupmu dari berbagai aspek, dari urusan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, seksualitas, berekspresi, bahkan berbicara. Lewat politik, mulutmu bisa dipasung untuk tidak berbicara bebas, sebagaimana terjadi di bawah rezim totaliter.

Singkat cerita, politik tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi juga melalui kebijakan yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Ruang politik itu tidak sesempit TPS, tetapi meliputi semua ruang yang di dalamnya ada kehidupan bersama

Karena itu, hati-hati dengan istilah “tahun politik”. Boleh jadi, ini bagian dari agenda untuk memisahkan kita dari kehidupan dan ruang politik yang lebih luas. Sebuah proyek yang membuat kita justru buta terhadap pusparagam politik yang hadir di setiap lingkup hidup kita sehari-hari.

Padahal, penyair Jerman Bertolt Brecht pernah mengingatkan, “buta yang terburuk adalah buta politik.” Manusia yang buta politik tidak tahu bahwa biaya hidup dan harga kebutuhan pokok ditentukan oleh keputusan politik.

Ira Kusumah

Kontributor berdikarionline.com