Polres Seluma resmi menetapkan seorang ASN Distan Seluma sebagai tersangka dalam press conference, Selasa (27/2/2018)

SELUMA, PB – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Seluma berinisial NI yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli Polres Seluma telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (27/08/2018).

Penetapan tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak lima orang dan berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik unit Tipidkor Polres Seluma.

“Statusnya sudah tersangka, belum kita tahan karena masih menunggu 1×24 jam. Terkait keterlibatan keatas, masih kita dalami BAPnya,” kata Kapolres Seluma AKBP Jeki Rahmat Mustika saat menggelar Press Confernce di Aula Mapolres Seluma.

Jeki menjelaskan, Modus operandi yang dilakukan yaitu, tersangka meminta bantuan dengan mengumpulkan seluruh kelompok tani calon penerima alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk menyampaikan akan ada penyerahan secara simbolis hentraktor Pada saat penen raya di Kecamatan Sukaraja.

Tersangka kemudian diduga menyampaikan secara langsung agar seluruh perwakilan kelompok tani mengumpulkan sejumlah uang. Informasi tersebut didapatkan dari masyarakat. Tim tipidkor Polres Seluma langsung melaksanakan gerak cepat dan melaksanakan OTT.

“Uang tersebut diduga akan digunakan untuk kegiatan seremonial panen raya di Sukaraja. Untuk sementara ini atas inisiatif dia sendiri,” jelasnya.

Barang bukti yang diamankan yaitu, uang sejumlah Rp 3,2 juta dalam lima amplop. Yang sudah bertuliskan nama kelompok dan ketua kelompok tani. Daftar kelompok tani calon penerima sebanyak 16 kelompok tani. Satu unit laptop dan 16 proposal calon penerima. Kemudian, 12 lembar blangko isian verifikasi calon pengguna alsistan tersebut yang akan diberikan dinas pertanian.

Tersangka OTT dugaan pungli Distan Seluma

“Sementara ini dari 16 kelompok calon penerima baru 5 kelompok yang menyerahkan. Besarannya berpariasi ada yang 200 ada yang 1,5 juta,” tambahnya.

Atas perbuatan ini, tersangka dijerat pasal 11 jo pasal 12 a ayat 1 dan 2 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama lima tahun. [Sepriandi]