Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal

BENGKULU, PB – Setelah hampir satu jam menggelar rapat tertutup, diskusi antara Perwakilan Nelayan Trawl, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal serta Palaksa Lanal Bengkulu Mayor Laut Rayindra membuahkan kesepakatan. DKP Provinsi Bengkulu menyanggupi untuk membantu menggantikan alat tangkap ikan Ilegal yang digunakan nelayan menjadi alat tangkap Legal yang membutuhkan dana Rp20 juta untuk setiap kapal penangkap nelayan.

“Alhamdulillah, teman – teman nelayan sudah sepakat. Nanti Pemerintah melalui DKP Provinsi Bengkulu akan segera mengajukan anggaran sekitar Rp7 Miliar untuk melakukan pengadaan alat tangkap ikan Legal yang ditafsir seharga Rp20 juta untuk satu kapal. Untuk data saat ini kalau nggak salah ada sekitar 350 orang nelayan yang akan di akomodir,” ujar Ivan Syamsurizal, Plt Kadis DKP Provinsi Bengkulu usai rapat tertutup.

Ditambahkan Ivan, sesegera mungkin, hasil kesepakatan ini akan disampaikan kepada Plt Gubernur Bengkulu agar rencana pengadaan alat tangkap ikan tersebut akan segera terlaksana.

“Saya rasa tidak perlu merancang anggaran baru. Jika memungkinkan kita akan melakukan pergeseran anggaran yang telah ada. Sehingga tidak menggunakan APBD Perubahan akhir tahun ini,” ujar Ivan.

Baca juga: Pemprov Akhirnya Larang Penggunaan Trawl

Sembari menunggu alat baru tersebut, ratusan nelayan trawl akan tetap melaut menangkap ikan dengan catatan tidak menggunakan alat tangkap trawl.

“Alat tangkap yang akan diberikan nanti meliputi Pacing Tondak, Gril Net, Rawai dan Lainnya. Alat tersebut akan dilakukan uji lapangan agar tidak ada lagi kata saling merugikan yang akhirnya berbuntut konflik,” tegas Ivan.

Dilansir sebelumnya, polemik nelayan atas penggunaan alat tangkap trawl (Pukat Harimau) terus memanas. Hari ini, Jumat (23/2) ratusan nelayan trawl mendatangi kantor Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bengkulu untuk menuntut keadilan atas pelarangan penggunaan alat tangkap trawl.

Ketua Kelompok Nelayan Bina Bersatu, Syamsu PL mengatakan, para nelayan trawl saat ini menuntut keadilan dari pemerintah. Larangan penggunaan trawl secara mendadak itu dinilai melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani para nelayan termasuk oleh Plt Gubernur Bengkulu.

“Kami sudah rapat dengan seluruh nelayan trawl, Kami sudah menyepakati 4 mil dari pantai. Kenapa kesepakatan sementara dengan gubernur itu tidak bisa diterima dan dimaklumi untuk sementara waktu,” kata Syamsu.

Syamsu juga menegaskan para nelayan siap mengganti alat tangkapnya dan beralih menggunkan alat tangkap yang legal. Namun, kata Syamsu, nelayan meminta diberikan kesempatan untuk melaut sementara waktu, agar bisa mengumpulkan uang dan mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap yang baru.

“kami siap mengganti alat tangkap, namun intinya kasih kesempatan pada kami untuk mencari nafkah. Nanti biar perwakilan kelompok nelayan kami yang bermusyawarah,” sampainya.

Para nelayan, sambung dia, hanya ingin segera bisa melaut kembali untuk mencari nafkah anak dan istri. “Saya jelaskan bahwa nelayan ini tidak peduli dengan bahaya dilaut. Jadi mereka sanggup mempertaruhkan nyawanya demi mencari nafkah dilaut, jangan dianggap main-main,” ungkap Syamsu. [Ifan Sallianto]