BENGKULU UTARA, PB – Penyidik Tipikor Polres Bengkulu Utara akhirnya menuntaskan kelengkapan berkas perkara korupsi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hari ini, Senin (19/2/2018), Penyidik akhirnya resmi menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Kejari Bengkulu Utara.

Dengan tersangka (Tsk) TH, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Tengah.

“Setelah dinyatakan lengkap (P21), Hari ini, Thamrin Anggota Dewan Benteng salah satu dari tersangka penyimpangan dana BOP Diknas Benteng kita limpahkan ke pihak Kejaksaan Argamakmur. ” ungkap Kapolres Bengkulu Utara AKBP Ariefaldi Warganegara melalui Kasat Reskrim AKP Jufri.

Dijelaskan Jufri, TH diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013.

Item anggaran yang diduga diselewengkan ialah penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Program Paket B kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dana tersebut bersumber dari anggaran APBN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pembinaan SMP Kemendikbid Republik Indonesia.

“Dalam hal ini, TH sebagai Ketua PKBM dengan sengaja membuat pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) fiktif tanpa ada peserta didik dan tidak ada kegiatan belajar mengajar saat menerima dana bantuan operasional penyelengaraan (BOP) pendidikan paket B tahun anggaran 2013, dengan total kerugian negara 676.250.000,” ujar Kasat.

Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU RI 31/1999 sub pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU RI 31/1999 lebih sub pasal 9 UU RI 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU RI 20/2001 Junto pasal 55 KUH Pidana. [Evi Kusnandar]