BNN Kota Bengkulu memaparkan upaya menangkal bahaya narkoba di kalangan remaja dan pelajar, Senin (26/2/2018)

BENGKULU, PB – Pesatnya kemajuan teknologi saat ini dimanfaatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba dan zat aditif berbahaya kepada masyarakat secara luas dengan membentuk Forum Komunikasi Anti Narkoba Berbasis Online (FKANBO) Bagi Netizen. Program yang bertujuan untuk mendirikan forum diskusi anti narkoba berbasis online yang menargetkan kalangan remaja dan anak muda sebagai sasarannya.

“Sekarang ini jamannya media sosial, segala sesuatunya sudah melalui media sosial. Mau makan dan minum semua melalui media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan transaksi narkoba juga sudah dilakukan melalui media sosial. Kondisi ini yang menjadi harapan kita untuk para netizen jangan sampai terlibat dalam situasi yang seperti itu. Manfaatkan media itu dengan baik supaya bermanfaat bagi banyak orang,” tegas Ketua BNN Kota Bengkulu, AKBP Alexander S Hoeki saat jumpa pers di salah satu rumah makan bilangan jalan Jenggalu, Lingkar Barat, Kota Bengkulu, senin (26/2).

Dilain sisi, terkait dengan maraknya penggunaan zat aditif yang berlebihan dan menyebabkan mabuk serti Lem merk Aibon dan obat batuk merk komix, BNNK Bengkulu mengakui jika saat ini belum bisa melakukan penindakan. Sebab, keduanya tidak masuk dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

Namun, untuk lem aibon dan komix bisa di atur dalam peraturan daerah (perda) atau peraturan walikota.

Kepala BBN Kota Bengkulu, AKPB Alexander S Hoeki

“Terkait perda, kami mohon supaya para netizen bisa membantu dan bisa memberikan saran-saran melalui media sosial ke pemerintah daerah bahwa situasi dan kondisi ini perlu adanya suatu payung hukum, regulasi yang pas, yang mana tidak di atur dalam regulasi nasional, nah ini bisa di atur dalam peraturan daerah atau peraturan Walikota” sambung Alexander.

Untuk diketahui, rekomendasi dari BNN sendiri berkaitan dengan penjualan komix dan lem aibon agar di atur dalam perda atau peraturan walikota. Misalnya bagi setiap orang yang ingin membelinya harus memperlihatkan KTP dan membatasi jumlah pembeliannya. [Nadia]