[Penjara Inggris di Benteng Marlborough Bengkulu/ameeeeel.wordpress.com]
“Hukum negeri ini ada di tangan Kepala-kepala adat, tetapi kekuasaan berada di tangan Kompeni.”

 

Penggalan kalimat itu ditulis oleh H.R. Lewis dalam Diary of Proceedings at Fort Marlborough yang dimuat ulang dalam buku karangan Achmaddin Dalip dkk.

Kericuhan perihal kekuasaan dan fungsi semacamnya sudah jelas tertuang dalam kalimat tersebut. Alih-alih membatasi gerak-gerik, Inggris justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mencampuri urusan adat dan masalah peradilan.

Karena Inggris juga turut serta dalam urusan keadilan rakyat Bengkulu, maka seringkali timbul sengketa. Kemudian, di tahun 1778 Inggris pun mengadakan perubahan yang menghancurkan pola adat. Kepala-kepala adat yang menjadi boneka Inggris jelas menjadi rekan kerjasama para Kompeni.

Keadaan pun semakin rumit, permasalahan ekonomi juga tak kunjung mereda. Sehingga, pada tahun 1785 status provinsi Bengkulu dicabut. Dan secara drastis Inggris mengurangi kekuasaannya di residen yang ada di luar kota Bengkulu.

Namun, secara diam-diam tercipta dan berkembanglah hubungan penting antara rakyat Bengkulu di daerah pedalaman dengan ‘kelas penguasa’ di Bengkulu. Hal itu serupa ungkapan “Lempar batu, sembunyi tangan.” Sebab politik Inggris mendorong Kepala-kepala adat berbuat sekehendak hatinya. Mereka menuntut rakyat karena kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi sehari-hari.

Karena ketatnya pemerintahan Inggris, terutama terkait hasil merica, maka kemerdekaan para Kepala adat semakin sempit. Hal yang sama juga terjadi lebih para pada rakyat. Di masa itu rakyat Bengkulu sangat menderita dengan peraturan yang diterapkan oleh Kompeni Inggris.

Dihimpun dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa banyak keadaan yang diputar balikkan oleh Inggris. Pimpinan kompeni yang mengatur sekehendak hati terkadang memberikan tuduhan yang naif pada rakyat. Hingga hukuman pun tak terelakkan, Inggris senang karena orang-orang yang tidak mematuhi peraturan dan mengikuti keinginan mereka akhirnya dihukum.

Dikatakan juga bahwa, campur tangan Inggris dalam peradilan di Bengkulu sudah melewati batas. Akibatnya banyak rakyat yang hilang kepercayaan terhadap pengadilan setempat. Oleh sebab pengadilan-pengadilan tersebut di bawah kendali Inggris. Dan jelas sudah menjadi boneka para kompeni.

Dalam Personal Records (India Office Library) tahun 1803 menyebutkan: “Pada tahun 1800, pemerintah di Benggala (India) telah mengutus Walter Ewer sebagai komisioner yang berkuasa penuh untuk membekukan Benkulen Council Inggris disana, serta menanggulangi masalah-masalah besar yang menyangkut peristiwa lokal di negeri itu.”

Akhirnya tindakan tersebut menimbulkan pemangkasan yaitu kekuasaan di Ketahun dan Kaur dihapuskan, kemudian dimasukkan dalam wilayah Muko-muko dan Manna. Dalam menghapus kekuasaan di Kaur, Walter Ewer telah melenyapkan segala gelar yang menurutnya tidak perlu. Dan kebijaksanaan yang baru ini ternyata menimbulkan rasa kecewa, frustasi dan dengki di kalangan mereka yang gelarnya dicopot. Menghadapi situasi tersebut, maka para residen yang bertindak sebagai kontraktor akhirnya keluar dan meninggalkan tugasnya terhadap residen tersebut.

Kebebasan Inggris seperti bom waktu yang suatu saat dapat benar-benar menyengsarakan rakyat Bengkulu. Satu-satunya motif tindak-tanduk mereka adalah keuntungan besar. Inggris benar-benar bernafsu menaklukkan Bengkulu dan segala kekayaannya. Hingga kesejahteraan rakyat Bengkulu pun hendak direnggut oleh para kompeni Inggris. [Eva De]