Ilustrasi impor gula

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga mengatakan, kebijakan mengenai impor pangan sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

“Menurut UU pangan, kebijakan importasi itu boleh dilakukan pemerintah, tetapi bersyarat,” katanya kepada berdikarionline.com, Senin (5/2/2018).

Menurutnya, bahan pangan yang boleh diimpor hanya bahan pangan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Disamping itu, impor hanya boleh dilakukan jika stok di dalam negeri tidak mencukupi.

“Impor tidak boleh merugikan petani dan tidak boleh dilakukan pada saat panen raya,” imbuhnya.

Masalahnya, kata dia, kebijakan impor ini seringkali tidak sinkron antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

“Kuncinya di data produksi pangan. Inilah sumber utama carut-marut pangan nasional. Seakan tiada pernah berhenti untuk saling menegasi,” ujarnya.

Untuk itu, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, negara perlu membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana dimandatkan oleh UU Pangan.

Dia menambahkan, pengaturan soal pangan dari segi UU sebetulnya sudah relatif baik, mulai dari UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-undang tentang Hortikultura, Undang-undang tentang Perkebunan, UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan lainnya. [Mahesa Danu]