Kelompok Nelayan Trawl Bengkulu menyampaikan aspirasi di Kantor Lanal Bengkulu, Jumat (23/2/2018)

BENGKULU, PB – Polemik nelayan atas penggunaan alat tangkap trawl (Pukat Harimau) terus memanas. Hari ini, Jumat (23/2/2018) ratusan nelayan trawl mendatangi kantor Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bengkulu untuk menuntut keadilan atas pelarangan penggunaan alat tangkap trawl.

Ketua Kelompok Nelayan Bina Bersatu, Syamsu PL mengatakan, para nelayan trawl saat ini menuntut keadilan dari pemerintah. Larangan penggunaan trawl secara mendadak itu dinilai melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani para nelayan termasuk oleh Plt Gubernur Bengkulu.

“Kami sudah rapat dengan seluruh nelayan trawl, Kami sudah menyepakati 4 mil dari pantai. Kenapa kesepakatan sementara dengan gubernur itu tidak bisa diterima dan dimaklumi untuk sementara waktu,” kata Syamsu.

Syamsu juga menegaskan para nelayan siap mengganti alat tangkapnya dan beralih menggunkan alat tangkap yang legal. Namun, kata Syamsu, nelayan meminta diberikan kesempatan untuk melaut sementara waktu, agar bisa mengumpulkan uang dan mengganti alat tangkapnya dengan alat tangkap yang baru.

“kami siap mengganti alat tangkap, namun intinya kasih kesempatan pada kami untuk mencari nafkah. Nanti biar perwakilan kelompok nelayan kami yang bermusyawarah,” sampainya.

Para nelayan, sambung dia, hanya ingin segera bisa melaut kembali untuk mencari nafkah anak dan istri. “Saya jelaskan bahwa nelayan ini tidak peduli dengan bahaya dilaut. Jadi mereka sanggup mempertaruhkan nyawanya demi mencari nafkah dilaut, jangan dianggap main-main,” ungkap Syamsu.

Pemprov Larang Alat Tangkap Trawl

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan pernyataan sikap untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl di perairan provinsi Bengkulu. Bahkan, Pemerintah juga menyatakan akan menindak tegas nelayan yang nantinya terbukti menggunakan trawl.

“Mulai saat ini, Pemerintah melarang keras nelayan untuk menangkap ikan menggunakan trawl,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Novian Andusti beberapa waktu yang lalu.

Larangan penggunaan trawl itu mulai diberlakukan Pemprov Bengkulu sejak ditetapkan, Senin (19/2/2018). Jika nelayan tertangkap masih menggunakan trawl maka akan diproses secara hukum.

Demo Anti Trawl

Kebijakan larangan alat tangkap trawl bermula pada saat ratusan nelayan tradisonal Bengkulu mendatangi kantor Gubernur menuntut larangan penggunaan alat tangkap jenis trawl, Senin (19/2/2018).

Saat itu, nelayan tradisional tidak terima dengan kebijakan Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang dinilai seolah-olah melegalkan penggunaan trawl di wilayah laut Bengkulu dengan menyepakati zona tangkap nelayan trawl 4 mil dari garis pantai.

Menurut nelayan tradisional, alat tangkap trawl sudah jelas dilarang oleh Kementrian Kelautan Republik Indonesia (RI). Namun, kenapa pemerintah Provinsi Bengkulu justru tidak melarang penggunaan alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan ini di perairan Bengkulu.

“Kami akan minta Pak Plt Gubernur meralat pernyataannya serta ikut melarang keras penggunaan Trawl ini,” tegas Buyung Kida, Kordinator Nelayan Malabero saat itu. [Septiansyah]