Plt Gubernur Rohidin Mersyah

SEJAK Orde Baru tumbang dan reformasi bergulir pada tahun 1998, pers Indonesia bangkit setelah 32 tahun terbenam untuk kemudian mulai menghirup udara kebebasan.

Dipacu dengan penggunaan teknologi informasi melalui internet, ratusan ribu pers lahir bersama masifnya perkembangan media sosial, tak terkecuali di Bengkulu.

Namun bila dicermati dengan seksama, tak sedikit pers yang lahir di Bengkulu adalah pemain politik dengan kepentingan pragmatis. Yang dikejar adalah keuntungan semata, baik dari segi politik maupun materi.

Baik buruknya sebuah perkara dilihat dari sudut pandang rupiah dan syahwat berkuasa belaka. Pers semacam ini giat mencari-cari kesalahan orang lain dengan harapan yang disalahkan jatuh reputasinya dan bersedia memasang iklan.

Mereka bersikap pro bila ada kerjasama dan bersikap kontra bila tidak.

Celakanya, kebanyakan elit di Bengkulu justru mengulurkan tangannya dan membantu tumbuh kembangnya media-media seperti itu. Alasannya sederhana, ingin hidup tenang dan jauh dari pemberitaan negatif.

Mudahnya mendapatkan keuntungan melalui eksploitasi aib orang lain akhirnya menjadi semacam trend di kalangan pers. Dengan hal itu, pers bukan lagi menjadi pilar demokrasi, tapi justru menjadi racun yang membunuh demokrasi.

Maka wajar adanya bilamana Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah berkali-kali menyatakan keluhannya akan kondisi pers di Bengkulu saat ini.

Dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan media massa, mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan itu selalu tak pernah lupa menghimbau agar pers menjalankan fungsinya dengan baik. Minimal, tidak mengganggu proses pembangunan yang berjalan dan menghambat investasi yang masuk.

Karenanya upaya untuk menghadirkan pers yang berkarakter alternatif menjadi kebutuhan mendesak untuk Bengkulu saat ini. Bengkulu membutuhkan pers yang memiliki komitmen tinggi dalam membela kepentingan publik, namun tetap mampu secara kreatif mencetak profit.

Pers yang semacam itu harus mendapatkan sokongan lebih ketimbang pers dengan watak pengumbar aib dan pencari-cari kesalahan tadi. Pers yang sekalipun melemparkan kritik, namun tetap diarahkan untuk membangun.

Hal ini penting agar pengumbaran aib dan eksploitasi atas kesalahan-kesalahan orang/lembaga tadi tidak bertransformasi dari trend menjadi budaya negatif yang dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak jiwa masyarakat.

Kami sendiri setuju bahwa Dewan Pers harus diberi mandat oleh Undang-undang Nomor 40 Tahum 1999 untuk melakukan pendataan terhadap pers/media. Kami sendiri tengah berupaya untuk melengkapi persyaratan untuk melakukan pendaftaran ke Dewan Pers agar kelak tidak hanya terverfikasi secara administratif, namun juga secara faktual.

Kami hanya tinggal menunggu keluarnya sertifikasi Pimpinan Redaksi, Redaktur Utama, Redaktur Pelaksana, dan dua wartawan kami yang lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kelima yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu di Hotel Bumi Endah Kota Bengkulu pada 21-22 Desember 2017 silam. Sebab, sertifikasi kelulusan UKW tersebut merupakan salah satu persyaratan mutlak pendaftaran sebuah perusahaan media ke Dewan Pers agar dapat terverifikasi secara faktual.

Melalui Siaran Pers tertanggal 1 Februari 2018 terkait Penjelasan Dewan Pers tentang Hoax dan Perkembangan Verifikasi Perusahaan Pers, Dewan Pers sendiri telah menegaskan bahwa untuk media yang baru dalam tahapan rintisan (start up) seperti kami dipersilakan untuk terus terbit sampai siap untuk mendaftar dan diverifikasi Dewan Pers. Artinya, sah bagi kami untuk terus beroperasi dengan tetap menyandang sebagai pers yang sehat.

Pun demikian, kami tidak pernah abai terhadap kode etik dan prinsip kerja jurnalistik. Kami melakukan verfikasi ketat terhadap semua isian berita maupun artikel yang kami terbitkan. Kami membuka pintu lebar-lebar bagi setiap kritik dan saran.

Jauh lebih penting dari itu, kami akan tetap berusaha untuk terus bertahan karena kami memiliki semangat yang sama dengan Plt Gubernur Rohidin Mersyah dalam hal bahwa media harus menjadi obor yang mencerdaskan rakyat, yang membantu pemerintah mengawal agar pembangunan tetap berjalan dengan baik, berkualitas, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.