Anggota DPD RI Riri Damayanti John Latief

BENGKULU, PB – Banyaknya keluhan warga yang diminta untuk melakukan pengurusan administrasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan kesehatan menjadi sorotan dari Senator termuda Indonesia Riri Damayanti John Latief.

Disampaikan anggota Komite III DPD RI itu, harusnya aparat hukum dapat bersikap tegas memberikan sanksi bagi setiap rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap pasien yang ingin mendapatkan pelayanan medis dalam keadaan darurat.

“Kalau laporan yang saya terima kejadiannya ada, tapi sanksinya yang tidak ada. Saya berharap aparat hukum bisa memberikan sanksi tegas bila ada pasien dalam keadaan darurat ditolak di rumah sakit,” kata Riri kepada jurnalis.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Riri melanjutkan, sanksi terhadap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melanggar hal ini dapat dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

“Sesuai dengan Pasal 190 ayat 1. Jika menyebabkan kematian, dipenjara maksimal 10 tahun denda paling banyak Rp1 miliar di Pasal 190 ayat 2,” ungkap Riri.

Riri menghimbau peran serta masyarakat untuk melaporkan bilamana menemukan adanya rumah sakit yang menerapkan kebijakan deposit atau uang muka untuk pasien gawat darurat dapat melaporkan ke hotline Kementrian Kesehatan di 021 1500567.

“Kami sendiri di DPD RI saat ini sedang membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) Perlindungan Pasien untuk mempertegas masalah ini. Mohon dukungan mudah-mudahan bisa segera rampung,” harap Riri.

Untuk diketahui, banyaknya regulasi bidang kesehatan yang memaktubkan perlindungan pasien menyebabkan timbulnya kesulitan bagi masyarakat secara umum dalam mengetahui dan mentaatinya serta menimbulkan kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian pasien serta masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Hal itu untuk kemudian menjadi pertimbangan dan latarbelakang serta urgensi Komite III DPD RI untuk menyusun RUU Perlindungan Pasien pada tahun sidang 2017-2018 ini. [Gayatri Sukarti]