Senator Riri Damayanti saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang permasalahan Bengkulu, belum lama ini.

BENGKULU, PB – Senator termuda Indonesia, Riri Damayanti John Latief, menghimbau kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk zakat yang dirilis oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di media massa, baru-baru ini.

Riri menjelaskan, Indonesia bukan negara agama, namun negara yang menganut Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam artinya, jelas Riri, negara melindungi kebebasan dan kemerdekaan memilih dan menjalankan agama.

“Kebebasan menjalankan prinsip-prinsip dalam agama bagi penganutnya merupakah hal prinsip yang harus dipegang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945,” kata Riri kepada jurnalis, Rabu (7/2/2018).

Anggota Komite III DPD RI ini menilai, Pemerintah perlu mempertimbangkan nuansa batin keagamaan ASN yang beragama Islam. Menurut Riri, kajian matang perlu dilakukan sebelum sebuah keputusan atau regulasi ditetapkan.

“Kita perlu konsensus dulu sebelum membuat aturan. Cermati secara menyeluruh apakah ASN setuju atau tidak. Kalau memang semua setuju tidak masalah. Tapi bagaimana dengan mereka yang keberatan?” ungkap Riri dengan nada bertanya.

Banyak hal, sambung Riri, harus ditelaah oleh Pemerintah sebelum penerapan pemotongan gaji ASN guna pembayaran zakat. Salah satunya adalah mengenai dasar hukum yang rumit.

“Misal ada ASN muslim yang keberatan. Lembaga hukum mana yang kompeten mengkaji keberatannya ASN itu. Apakah PTUN atau Pengadilan Umum? Atau malah Pengadilan Agama? Ini semua perlu telaah,” ungkapnya.

Data terhimpun, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kalau pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur zakat atas gaji pokok ASN. Pasalnya, potensi zakat Indonesia sangat besar, termasuk dari gaji ASN.

Hal itu disampaikan Menag saat membuka Munas ke-8 Forum Zakat di Lombok beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari rilis Kemenag. Munas yang itu berlangsung dari 1-3 Februari lalu diikuti lebih 200 peserta utusan pengurus wilayah Forum Zakat dan pimpinan lembaga amil zakat dari Aceh hingga Papua. [Gayatri Sukarti]