Kepala Desa Pagar Dewa, Rusman Mahidi

BENGKULU SELATAN, PB – Status lahan Lapter II yang menuai pro kontra antara TNI AU dan masyarakat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna masih menggantung. Rencana pihak TNI AU untuk membangun pemantau radar hingga saat ini belum ada kejelasan.

Pihak TNI AU sempat mengurus lahan calon lokasi pemantau radar untuk disertifikatkan. Namun Kepala Desa Pagar Dewa, Rusman Mahidi menolak menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT).

“Kalau tidak salah sekitar Oktober atau November tahun 2017 lalu ada dua kali perwakilan TNI AU minta saya untuk tandatangani SKT untuk pengurusan sertifikat, tapi saya tolak. Saya sampaikan, kalau mau disertifikatkan, silahkan kita bicarakan dulu bersama warga,” tegas Kades.

Rusman Mahidi mengaku, pada awalnya diinformasikan bahwa untuk pembangunan pemantau radar oleh TNI AU dibutuhkan lahan sekira 6 Hektar di lokasi Lapter II. Namun pada SKT yang dirinya diminta tandatangan hanya 2,3 Hektar.

“Dulu ada informasi, bahwa yang akan disertifikatkan itu bukan hanya lahan untuk keperluan TNI AU, tapi seluruh lahan di Lapter II, termasuk untuk lahan yang dikuasai oleh warga dan perkantoran Pemda Bengkulu Selatan. Tapi sepertinya waktu ke sini pihak TNI AU hanya mau mensertifikatkan untuk keperluan mereka saja. Kalau untuk seluruh masyarakat, ya saya siap tandatangan,” beber Rusman Mahidi.

Untuk diketahui, bahwa Lahan Lapter II yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna ini statusnya masih simpang siur. Di satu sisi pihak TNI AU mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Namun di sisi lain, bahwa lahan tersebut saat ini sudah digarap dan dikuasai oleh warga sejak lama dan menjadi kawasan pemukiman. Termasuk lahan Kantor Bupati Bengkulu Selatan, RSUD Hasanudin Damrah beserta kantor dinas dan instansi pemerintah lainnya masuk dalam wilayah lahan Lapter II. [Apdian Utama]