BENGKULU, PB – Peran bidan cukup penting di tengah-tengah masyarakat mengingat angka kematian bayi dan ibu di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan.

“Data Kemenkes, kematian bayi dan ibu tidak mengalami proses penurunan yang signifikan. Misalnya sejak tahun 2015 hingga semester pertama 2017 dari 33.278 kasus pada 2015 menjadi 32.007 kasus pada 2016. Sementara pertengahan tahun atau semester satu 2017 tercatat 10.294 kasus kematian bayi,” kata anggota Komite III DPD RI Riri Damayanti John Latief.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga SEMAKU (Seluma, Manna, Kaur) ini menjelaskan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan kurang memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi bidan.

“Makanya UU ini diperlukan. Banyak hal yang harus dibenahi dan ditangani terkait dengan persoalan-persoalan kebidanan. Misalnya soal aturan-aturan bidan dilarang mengeluarkan resep dan distribusi bidan yang bermasalah terutama di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil,” jelas Riri.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu itu menambahkan, ia selaku anggota DPD RI siap untuk menerima berbagai aspirasi dan masukan terkait permasalahan ini, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung.

“Tentunya saya berharap ke depan kita memiliki bidan-bidan yang bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dan kompetensi yang tinggi. Dengan demikian, angka kematian ibu dan bayi dapat kita tekan secara signifikan,” demikian Riri. [Gayatri Sukarti]