BENGKULU UTARA, PB – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Magrib Mengaji yang sebelumnya digaungkan secara luas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara akhirnya ditolak oleh 7 Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang Paripurna DPRD di Kantor DPRD Bengkulu Utara, Rabu (14/3). Alasanya, Dewan meminta agar pihak eksekutif dapat melakukan pengkajian lebih dalam lagi soal Raperda tersebut. Baik pengkajian dari segi yuridis maupun secara akademis.

“Untuk sementara Raperda mahgrib mengaji kita tunda dulu. Sebab pihak pemerintah harus lebih mengkajinya secera serius Raperda itu. Jangan nantinya sudah kita perdakan, tapi pelaksanaannya mandul,” cecar Yanto juru bicara dari fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap tiga Raperda usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Sementara, terhadap dua Raperda lainnya, Fraksi – fraksi yang ada di DPRD Bengkulu utara menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan guna mengesahkan kedua Raperda tersebut menjadi Perda secara sah. Diantaranya, Raperda tentang rencana pembangunan industri dan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

Dibagian lain, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata mengatakan akan berkoordinasi kembali dengan Bupati Bengkulu Utara serta pihak Dinas terkait guna mempelajari kembali Raperda Mahgrib Mengaji tersebut. Baik segi aturan maupun sisi lainnya. “Terkait raperda maghrib mengaji, kita berharap kedepan pihak eksekutif dan legislatif dapat melakukan koordinasi kembali. Sebab, pengkajian Raperda itu sebenarnya sudah matang,” ujar Wabup.

Pantauan Jurnalis,  rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Aliantor Harahap yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Bambang Irawan dan Wakil Ketua II Parmin. Tampak hadir seluruj unsur FKPD dan SKPD yang ada. [Adv/Evi Kusnandar]