Mantan Sekretaris Daerah Rejang Lebong, Sudirman masuk ruang penyidik Kejari, Rabu (14/3/2018)

REJANG LEBONG, PB – Setelah mantan Bupati Rejang Lebong Suherman dan Kabag Keuangan Setdakab Rejang Lebong, Roven Iriadi yang diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terkait dugaan pidana korupsi dalam penggunaan Dana Tak Terduga (DTT) 2011 lalu.

Hari ini, Rabu (14/03/2018) sekira pukul 09.00 WIB, giliran mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Sudirman diperiksa penyidik secara marathon dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Selama 5 jam pemeriksaan, Drs Sudirman dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

“Hari ini kita melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saudara Sudirman selaku saksi atas realisasi kegiatan DTT, karena beliau selaku Sekretaris Daerah Rejang Lebong sekaligus Pengguna Anggaran (PA), pada kegiatan tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Edi Utama melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Galuh Bastoro Aji, Rabu (14/03/2018).

Untuk diketahui, Sudirman merupakan mantan Sekda Rejang Lebong periode 2011 hingga 2015 lalu dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Belanja Tak Terduga di Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2011 lalu.

Galuh menambahkan, pihaknya masih mempelajari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 3 orang saksi, yakni Roven Irihadi, Suherman, dan Sudirman.

“Kita masih harus mempelajari hasil pemeriksaan yang sudah kita terima dari para saksi,” tambahnya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong masih membutuhkan keterangan tambahan terkait realisasi kegiatan DTT 2011 dengan memanggil saksi-saksi lain.

“Rencananya kita bakal memanggil saksi lainnya, yakni Bendahara Pengeluaran Setdakab RL Sofian Efendi untuk ikut dimintai keterangan, terkait Realisasi anggaran DTT,” tegas Galuh.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Galuh Bastoro Aji

Kedepan, pihak Kejari juga bakal meminta pihak BPKP Provinsi Bengkulu untuk menghitung nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari realisasi kegiatan Dana Tak Terduga (DTT) tahun 2011 lalu.

“Kita juga bakal melibatkan pihak BPKP untuk menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan,” pungkasnya. [Benny Septiadi]