Warga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Doni Abdullah Wataf melayangkan gugatan ke KIP

BENGKULU SELATAN, PB – Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan digugat ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu. Ini terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Warga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Doni Abdullah Wataf. Gugatan secara resmi dimasukkan ke KIP pada Kamis (22/3/2018).

Dijelaskan Doni, gugatan ini bermula pada 5 Januari 2018 lalu dirinya menyampaikan permohonan kepada Ipda Bengkulu Selatan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tahun 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Bengkulu Selatan tahun 2017.

Doni berpandangan, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi publik bahwa tidak seharusnya pihak Ipda menutupi informasi yang diminta olehnya tersebut.

“Sesuai dengan Undang- Undang KIP yang saya baca, jika keberatan atas permohonan permintaan informasi, maka bisa menyampaikannya ke atasannya, dalam hal ini Sekda. Tepat pada 22 Februari 2018, saya sampaikan laporan ke Sekda. Namun tidak ada tanggapan, makanya saya menyampaikan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa ke KIP,” jelas Doni yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini, Jumat (23/3/2018)

Doni berpandangan, Ipda selaku OPD yang melakukan pemeriksaan terhadap instansi lainnya seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan transparansi informasi publik untuk mewujudkan good governance dan clean governance. Bukannya menutup-nutupi informasi publik,” beber Doni.

Ditambahkannya, tidak banyak yang diinginkannya dari permohonan yang dismpaikannya ke KIP tersebut, hanya dijadikan sarana belajar untuk menguji apakah informasi yang dimintanya tersebut memang hak warga negara atau bukan.

“Ini sarana belajar, supaya saya, kita dan masyarakat tahu. Apakah informasi yang saya minta rahasia atau tidak. Kalau memang nanti KIP menyatakan info yang saya minta itu rahasia, saya terima. Atau misal ada tata cara khusus permohonan informasi. Yang penting masyarakat jangan dibodohi dengan kata-kata dokumen rahasia, padahal tidak,”pungkas Doni. [Apdian Utama]