Inspektur Inspektorat Rejang Lebong, Zulkarnain

REJANG LEBONG, PB – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2017 terkait penyimpangan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas di sekretariat DPRD Rejang Lebong anggaran 2016 terus bergulir.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK terdapat ketidaksesuaian realisasi dalam penyelenggaraan kegiatan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp 736 Juta.

Inspektur Inspektorat Rejang Lebong, Zulkarnain menerangkan, hingga saat ini pihak sekretariat dewan belum menyampaikan laporan terkait tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI tersebut.

“Sampai saat ini, Setwan belum mengkonfirmasi ke kami terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, sejak surat pertama yang kami kirimkan,” papar Zulkarnain selaku Inspektur Inspektorat Rejang Lebong, Sabtu (24/03/2018).

Pihak Inspektorat juga telah melayangkan surat pertama ke Sekretariat DPRD Rejang Lebong Juni 2017 lalu, namun belum juga ditindak lanjuti.

“Surat pertama sudah dilayangkan pada juni 2017 lalu, mengenai penyelesaian tindak lanjut LHP BPK tersebut. Karena belum ditindak lanjuti, kami kembali mengirimkan surat kedua ke Sekretariat DPRD Rejang Lebong,” tambahnya.

Surat kedua Inspektorat dilayangkan karena pihak sekretariat dewan belum menindak lanjuti temuan BPK tersebut lebih dari 60 hari masa kerja.

Sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 dan Peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam pasal 3 tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK harus ditindak lanjuti selambat-selambatnya selama 60 hari dari laporan hasil pemeriksaan diterima. [Benny Septiadi]