Warga Seluma menuntut perbaikan jalan lintas provinsi yang sudah menelan banyak korban jiwa, Jumat (23/3/2018)

SELUMA, PB – Banyaknya lobang disepanjang jalan lintas Provinsi di Kabupaten Seluma menelan banyak korban jiwa. Sejak maret ini, sudah tiga korban kecelakaan meninggal dunia.

Aksi protes akibat kerusakan jalan ini sudah kerap disampaikan warga melalui sindiran dengan menanam pisang dijakan raya, bahkan ada yang memancing ikan. Namun, hingga kini, lobang masih menghiasi ruas jalan lintas tersebut.

“Saya sebagai masyarakat Kabupaten Seluma mengecam keras kepada pejabat terkait atas lobang-lobang yang ada di kabupaten Seluma, tutup lobang dijalan kami atau lobang itulah yang akan menutupi kalian. Sudah cukup 3 nyawa dalam 1 bulan ini, jangan sampai ada lagi nyawa berikutnya yang akan menjadi korban,” kata Masyarakat Kabupaten Seluma, Anton Suprianto, Jumat (23/03/2018).

Dia menegaskan, pemerintah provinsi maupun kabupaten, harus bertanggungjawab atas korban kecelakaan yang diakibatkan karena kerusakan jalan. Pemerintah Kabupaten, harus segera mengambil tindakan dengan berkoordinasi ke pihak Provinsi atau balai.

“Yang jelas mengecam, Gubernur Bengkulu harus bertanggung jawab atas kecelakaan di jalan lintas seluma yang menewaskan 3 nyawa gara-gara masuk dalam lobang,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma Irihadi menyampaikan, sudah berulang melakukan koordinasi. Terkait kerusakan jalan tersebut, namun, pihak pemerintah Kabupaten tidak ada kewenangan dalam perbaikan jalan lintas itu.

“Kewenangan jalan negara ada di provinsi dan pihak balai. Harapan Kita selaku pemerintah Kabupaten, agar pembangunan jalan negara jalan poros ini untuk segera diselesaikan, karena terlalu banyak korban hampir setiap bulan ada. Kami sangat berharap ke pemerintah yang lebih tinggi, untuk menyelesaikan persoalan jalan ini,” jelas Irihadi.

Keinginan pemerintah daerah kata dia, anggaran pembangunan jalan nasional diserahkan ke daerah karena untuk mempercepat proses dan tanggap pada kondisi jalan yang ada.

“Pingin kita itu diserahkan ke kabupaten. Tapi karena itu ada di APBN maka kita serahkan ke pemerintah pusat. Kita sifatnya berkoordinasi, ” tutupnya. [Sepriandi]