Aspidsus Kejati Bengkulu Henri Nainggolan

BENGKULU, PB – Fenomena banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bengkulu yang takut ditunjuk menjadi bendahara maupaun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) suatu kegiatan proyek pembangunan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai merupakan suatu hal tak wajar oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Pasalnya, Kejati menilai jika semua kegiatan pembangunan sudah memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk pelaksanaan (Juklat) dalam pelaksanaannya serta aturan aturan hukum yang menaunginya.

“Jadi jangan takut untuk jadi PPTK maupun Bendahara proyek. Selama dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan koridor hukum, pasti tidak akan bermasalah,” tegas Aspidsus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan SH MH, Jumat (9/3).

Dijelaskan Aspidsus, sebagian besar PPTK dan Bendahara yang tersandung hukum adalah mereka yang menjalankan kegiatan pembangunan tidak mengindahkan aturan yang ada.

“Kecuali kalau PPTK sudah ada niat tidak baik ya wajar saja takut. Apalagi, sekarang sudah ada program pendampingan dari TP4D. Selama tidak ada niat jelek untuk melakukan penyimpangan, mereka tinggal koordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan pendampingan selama pekerjaan berlangsung. Jadi nantinya pekerjaan akan berjalan sesuai aturan,” tegas Henri.

Terlepas dari itu, Kejati Bengkulu berencana akan menggelar Cofee Morning dengan ASN yang mendapat surat Keputusan menjabat sebagai PPTK maupun Bendahara dalam waktu dekat.

“Nanti dalam acara itu, kita akan menyampaikan dan mensosialisasikan masalah ini. Sehingga tidak ada lagi ASN yang takut menjadi PPTK maupun Bendahara,” tukas Henri. [Ifan Salianto]