Konferensi pers terkait Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 melalui metode e-Tendering dan Non e-Tendering di ruang Media Center Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (23/3/2018).

BENGKULU, PB – Hingga saat ini, tercatat masih ada lima dari 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum sama sekali melaksanakan tahapan lelang pengadaan barang dan jasa di Unit Lelang Pengadaan (ULP).

Kondisi ini terjadi lantaran kelima OPD tersebut mengalami kendala teknis. Kelima OPD tersebut diantaranya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Inspektorat, Dinas Pengaembagan SDM, Badan Penghubung, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Betul. Baru 19 OPD yang sudah mulai melaksanakan tahapan lelang pengadaan barang dan jasa. Lima OPD lagi memang belum,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Jumat (23/3) dalam konferensi pers terkait Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 melalui metode E-tendering dan Non E-tendering di ruang Media Center Kantor Gubernur Bengkulu.

Dikatakan Yuliswani, pada tahun anggaran 2018, terdapat 1698 kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta OPD terkait.

Dari jumlah tersebut, terdapat 377 kegiatan yang harus dilaksanakan lelang melalui metode e-tendering melalui ULP. Sementara sisanya melaui metode Non e-tendering atau dilakukan langsung oleh pejabat pengadaan yang langsung ada di OPD terkait.

“Untuk pengadaan langsung tanpa tender sudah banyak dilaksanakan oleh OPD,” tegas Yuliswani.

Sementara, sambung Yuliswani, dari 19 OPD yang telah mengajukan pelaksanaan lelang atau tender sudah ada 47 pajet lelang yang masuk ke ULP. Rinciannya, 21 paket lelang dlam persiapan, 18 paket dalam proses lelang sedangkan 6 paket lelang telah selesai dilaksanakan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat berharap agar pelaksanaan lelang dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” tegasnya. [Ifan Salianto]