Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersalama dalam sebuah acara. Foto Istimewa.

JAKARTA, PB – Gerak politik menjelang Pemilu 2019 berlangung dinamis. Terutama bila dikaitkan dengan pembahasan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan dihelat serentak dengan pemilihan legislatif.

Meski pendaftaran capres/cawapres akan dilaksanakan Agustus 2018, namun koalisi partai-partai politik diyakini mulai akan mengerucut sejak Mei 2018.

Salah satunya diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ia menilai, setidaknya pada bulan Mei peta koalisi partai-partai politik dalam Pemilu 2019 mulai kelihatan.

“Mei saya kira sudah walaupun nanti pendaftaran capres dan cawapres masih Agustus,” kata Zulkifli di Gedung MPR/DPR RI, Selasa (27/3).

Zulkifli menegaskan partainya belum memustuskan akan berkoalisi dengan partai manapun. Namun ia menekankan, PAN tidak akan membangun koalisi secara transaksional atau karena bagi-bagi jatah menteri.

“Jangan yang dipertimbangkan nanti kalau ke Pak Prabowo satu menteri, dua menteri. Dengan Pak Jokowi dua menteri, dua menteri, terus rakyatnya tanya, kami ini dipikirin enggak sih? Kan gitu,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan, orientasi koalisi harus tentang bagaimana komitmen bersama dalam membangun Indonesia ke depan.

“Masalah koalisasi ini berat syaratnya. Tidak bisa mau kita. Harus mau bersama. Tidak mudah menyatukan pendapat partai-partai. PAN mau ketua umumnya, PKB mau ketua umumnya, semua pasti akan begitu. Tentu nanti akan dibicarakan titik temu seperti apa,” kata Ketua MPR RI ini.

PAN sendiri, kata dia, bila berkoalisasi tak akan ngotot mensyaratkan kadernya dijadikan cawapres. Namun, dia menekankan, hal ini bukan berarti PAN menurunkan targetnya.

“Ini soal koalisi yang berkualitas. Kalau kami kerja sama koalisi yang berbicara untuk kepentingan bersama memajukan Indonesia. Yang berkualitas, tidak gaduh, rakyatnya itu betul-betul bisa sejahtera dan jelas terang berpihak pada kepentingan merah putih. National interest itu yang paling penting,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berharap jumlah partai politik yang ada di parlemen untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 bertambah.

Saat ini, ungkapnya, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, dan Partai NasDem telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

“Paling tidak masih ada 2 sampai 3 partai lain yang masih potensi untuk bergabung koalisi pendukung Jokowi,” jelas Arsul.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengakui, partai politik pendukung pemerintah belum solid mendukung Presiden Jokowi di Pemilu 2019 mendatang.

“Beda pendukung Pak Jokowi untuk presiden 2014 dan untuk Capres 2019. Untuk Capres 2019 belum terbangun soliditas yang kokoh, terutama partai-partai yang belum menyatakan sikap,” demikian Sarmuji. [Banjar Anyut]