Sesuai jadwal Pengadilan Tinggi Bengkulu, pagi ini, Rabu (28/3/2017) Pengadilan Tinggi Bengkulu menggelar sidang putusan banding kasus Gubernur Bengkulu non aktif yang digelar secara terbuka untuk umum.

BENGKULU, PB – Gubernur Bengkulu non aktif, Ridwan Mukti, bersama istrinya Lily Martiani Maddari, beserta dua orang kontraktor Djoni Wijaya dan Rico Dian Sari, dalam peradilan tingkat pertama, telah dijatuhi hukuman.

Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor, Ridwan Mukti melalui kuasa hukumnya mengajukan banding untuk mengevaluasi putusan tersebut.

Permohonan banding dengan nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl Atas nama terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari akhirnya dilayangkan pada 11 Januari lalu.

Hari ini, Rabu (28/3/2018) di persidangan tingkat banding dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim tinggi menilai putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tipikor Bengkulu sudah tepat, namun hanya perlu sedikit perbaikan.

“Bahwa majelis hakim tingkat banding menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat, namun ada beberapa yang perlu diperbaiki yaitu terkait kualifikasi dan pemidanaan,” kata Dachrowi selaku Hakim Ketua.

Hasil putusan majelis hakim di tingkat banding menjatuhkan putusan yang lebih berat dibanding putusan sebelumnya ditingkat pertama. Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari sebagai pebanding satu dan pebanding dua masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun, dan denda uang sejumlah 400 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Selain itu Ridwan Mukti juga dijatuhi hukuman tambahan berupa dicabut hak politiknya selama lima tahun yang artinya Ridwan Mukti tidak boleh dipilih dan memilih dalam pemilihan. Pencabutan hak politiknya mulai berlaku setelah Ridwan Mukti menjalani hukuman pokok.

“Bahwa tindak pidana yang dilakukan Ridwan Mukti bersama Lily Martiani Maddari merupakan extra ordinary crime, dan sudah sepantasnya dihukum berat, seharusnya gubernur menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya dan tidak seharusnya melakukan tindakan tercela,” ucap Dachrowi.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sehingga menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap Ridwan Mukti bersama istrinya adalah karena banyaknya hal yang memberatkan terdakwa.

Diantaranya adalah, Ridwan Mukti selaku Gubernur Bengkulu dianggap tidak memperhatikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, sehingga banyak yang rusak parah dan menghambat transportasi ke daerah-daerah.

Akibat banyaknya jalan rusak tersebut, dianggap mempengaruhi daya tarik investor menurun terhadap Bengkulu.

Selain itu, ternyata majelis hakim menilai pembangunan Provinsi Bengkulu ketika dibawah kepemimpinannya sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Karena pembangunan infrastruktur yang lamban, akibatnya perekonomian Bengkulu juga tertinggal dari provinsi lain.

Di samping banyaknya hal-hal yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim Tinggi juga meyampaikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Diantaranya adalah terdakwa bersikap sopan ketika dalam persidangan.

Setelah putusan banding yang telah dibacakan oleh majelis hakim tinggi, pihak Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari bersama kuasa hukumnya diberikan waktu selama satu minggu untuk mengambil sikap menerima keputusan atau akan mengajukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). [Deni Dwi Cahya]