Pidato Bupati Bengkulu Selatan pada HUT Bengkulu Selatan ke-69

BENGKULU SELATAN, PB – Pada pidato (sambutan) pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka HUT Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Bupati BS mengklaim salah satu program pro rakyat yang telah terealisasi selama tahun 2017 adalah melarang pungutan uang komite sekolah. Namun faktanya mayoritas sekolah di Bengkulu Selatan tetap memungut uang komite sekolah. Sehingga dinilai pernyataan Bupati tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Bengkulu Selatan, Sevtemie Jachson.

Menurut Sevtemie, hampir merata sekolah di Bengkulu Selatan yang tetap memungut uang komite. Baik tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Bohong kalau tidak ada pungutan komite di sekolah-sekolah. Kalau SMA okelah karena memang sekarang ranahnya Provinsi,” sampai Sevtemie, Jumat (9/3/2018).

Kebijakan pemerintah kabupaten terkait dengan larangan sekolah memungut uang komite ini menurut Sevtemie hanya setengah hati dan terkesan abu-abu.

“Mestinya kalau pungutan uang komite dilarang ya dilarang, kalau dibolehkan ya boleh. Jangan kadang boleh kadang tidak, tidak tegas. Sehingga terkesan hanya sarana pencitraan semata,” tegas Sevtemie.

Sevtemie tidak menampik banyaknya keluhan sekah jika pemungutan uang komite dilarang. Semestinya jika pungutan uang komite dilarang, harus dibarengi dengan penambahan alokasi anggaran untuk sekolah.

Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Bengkulu Selatan, Sevtemie Jachson.

Sebelumnya Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menyampaikan secara singkat beberapa poin penting program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab BS selama tahun 2017 pada pidatonyo di hadapan paripurna istimewa DPRD BS dalam rangka HUT Kabupaten Bengkulu Selatan, Kamis (8/3/2018). Dalam poin kedua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bupati Dirwan Mahmud membahas tentang pelarangan uang komite sekolah.

Dikatakan Bupati, sebagai pilar utama untuk keberhasilan pembangunan, maka pengembangan sumberdaya manusia menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Pada masa jabatannya ini Dirwan mengklaim beberapa program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat.

“Pertama penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan berbiaya murah. Hal ini kita wujudkan dengan penyediaan buku gratis, melarang pungutan uang komite sekolah dan pemberian dana BOS daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan,” tegas Dirwan Mahmud di hadapan paripurna dewan. [Apdian Utama]