Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Hendri Donan

BENGKULU SELATAN, PB – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahan atau Corporate Social Rensposibility (CSR) serta Raperda tentang Ketertiban Umum (Tribum) saat ini tengah diajukan ke Gubernur Bengkulu untuk dilakukan fasilitasi. Setelah itu tinggal menunggu paripurna pengesahan oleh DPRD Bengkulu Selatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Hendri Donan.

“Untuk draft itu sudah 80 persen final. Nanti tergantung dari hasil fasilitasi di Provinsi serta jika ada penambahan berdasarkan hasil perbandingan yang saat ini tengah dilakukan oleh DPRD. Setelah fasilitasi di provinsi selesai, tinggal menunggu Paripurna dan penomoran,” sampai Hendri Donan kepada awak media, Selasa (27/3/2018).

Hendri berpandangan, bahwa paling lambat pertengah April mendatang, Raperda CSR dan Tribum sudah bisa diparipurnakan untuk ditingkatkan menjadi Perda.

Namun hal tersebut tergantung dengan jadwal yang akan ditetapkan Banmus DPRD.
Di sisi lain, menanggapi wacana yang dilontarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud terkait dengan wacana penerbitan Perda tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Persawahan dan Perda tentang penanaman jagung, Hendri Donan menilai hal tersebut merupakan sebuah pemikiran dan terobosan dari Bupati Dirwan Mahmud.

“Ini sebuah terobosan, artinya ada sebuah kekhawatiran dari Bupati akan kondisi alih fungsi lahan persawahan di Bengkulu Selatan. Terkait dengan hal ini, perlu dilakukan kajian-kajian, termasuk di OPD teknis, mungkin di Dinas Pertanian,” pungkas Hendri Donan. [Apdian Utama]