Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipdikor) Satreskrim Polres Seluma

SELUMA, PB – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipdikor) Satreskrim Polres Seluma masih melengkapi berkas Operasi Tangkap Tangan (OTT) pembagian Alsintan di Dinas Pertanian Seluma, untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma.

Kapolres Seluma AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Reskrim AKP Margopo didampingi Kanit Tipidkor Ipda Frangki Sirait menjelaskan, sejauh ini, sudah ada 20 orang saksi diperiksa. Baik itu dari kelompok tani dan dinas pertanian.

“Penyidik masih melengkapi berkas untuk tahap satu,” jelasnya, Senin (12/3/2018)

Ke 20 saksi yang diperiksa diantaranya, Kadis Pertanian Marah Halim, Sekretaris Dinas Pertanian, Marfen, Kabid Pertanian dan sejumlah ketua kelompok tani.

“Sementara ini baru ada satu orang tersangka, masih kita kembangkan,” tambahnya.

Sebelumnya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Seluma berinisial NI yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli Polres Seluma telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (27/02/2018).

Modus operandi yang dilakukan yaitu, tersangka meminta bantuan dengan mengumpulkan seluruh kelompok tani calon penerima Alsintan untuk menyampaikan akan ada penyerahan secara simbolis hentraktor Pada saat penen raya di Kecamatan Sukaraja.

Tersangka kemudian diduga menyampaikan secara langsung agar seluruh perwakilan kelompok tani mengumpulkan sejumlah uang. Informasi tersebut didapatkan dari masyarakat. Tim tipidkor Polres Seluma langsung melaksanakan gerak cepat dan melaksanakan OTT.

Barang bukti yang diamankan yaitu, uang sejumlah Rp 3,2 juta dalam lima amplop. Yang sudah bertuliskan nama kelompok dan ketua kelompok tani.

Daftar kelompok tani calon penerima sebanyak 16 kelompok tani. Satu unit laptop dan 16 proposal calon penerima. Kemudian, 12 lembar blangko isian verifikasi calon pengguna alsistan tersebut yang akan diberikan dinas pertanian.

Atas perbuatan ini, tersangka dijerat pasal 11 jo pasal 12 a ayat 1 dan 2 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara paling saingkat 1 tahun dan paling lama lima tahun. [Sepriandi]