Perwakilan masyarakat dari lima desa yakni desa Rindu hati, Surau, Taba teret, Taba Baru, dan Tanjung Heran Kecamatan Taba Menanjung Kabupaten Bengkulu Tengah menyambangi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, Kamis (19/4).

BENGKULU, PB – Perwakilan masyarakat dari lima desa yakni desa Rindu hati, Surau, Taba teret, Taba Baru, dan Tanjung Heran Kecamatan Taba Menanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (19/4), sambangi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dengan mengajukan surat gugatan terkait dugaan ijin pinjam pakai kawasan hutan yang di terbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan operasi produksi batu bara pada kawasan hutan atas nama PT Bara Mega Quantum dengan luas lahan 1.620,07 hektar.

Gugatan ini di lontarkan lantaran beroperasinya usaha pertambangan batu bara milik PT Bara Mega Quantum yang diduga berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar bagi masyarakat Bengkulu dengan tercemarnya Sungai Rindu Hati dan Sungai Susup serta rusaknya situs situs cagar budaya peninggalan nenek moyang yang masih di lestarikan oleh warga masyarakat sekitar.

Hal ini di karenakan dekatnya jarak usaha pertambangan dengan Sungai Rindu Hati dan Susup yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat mulai dari pengairan sawah, sumber air minum, dan sarana kesehatan.

“Objek gugatan ini terkait surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertambangan ini tidak memberikan manfaat bagi warga masyarakat sekitar maka dari itu kami mengajukan surat permohonan untuk mencabut ijin usaha tersebut,” tegas Muspani, Konsultan Hukum masyarakat yang menggugat.

Menurut masyarakat, ijin pinjam pakai kawasan hutan yang di terbitkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan melanggar hukum karena tidak dilengkapi dengan ijin persyaratan teknis yang harus dipenuhi dan diduga aturan hukum yang ditabrak oleh menteri terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 50/ Menlhk/setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Pinjam Kawasan Hutan yang di buat dan di tandatangani oleh menteri.

“Penerbitan surat ijin yang diluncurkan oleh menteri tersebut tidak sesuai aturan yang semestinya, terkait ijin pinjam kawasan hutan untuk kegiatan operasi batu bara PT Bara Mega Quantum yang berpotensi tidak memberikan manfaat melainkan berpotensi merugikan dan merusak kelestarian lingkungan hidup di bengkulu karna itu termasuk hutan lindung,” kata Muspani.

Dijelaskan juga, diduga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh menteri tersebut sudah diawali dari rentetan-rentetan kesalahan lain yang diduga dilakukan oleh Bupati Bengkulu Tengah dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (UIP) dan surat kelayakan lingkungan hidup yang di terbitkan Gubernur Bengkulu.

“Ketiadaan ijin lingkungan bagi usaha pertambangan batu bara di taba menanjung tersebut akan berakibat fatal bagi rusaknya lingkungan hidup dan ujungnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar baik secara ekonomis, sisiologis, kesehatan dan ekologis,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam mengajukan gugatan ke PTUN masyarakat memberikan kuasa hukum kepada 7 orang advokat dari bengkulu dan jakarta yang tergabung dalam kantor advokat dan konsultan hukum Muspani dan Associates. [Ardiyanto]