Raker Saber Pungli antara UPP Provinsi Bengkulu dan UPP Kabupaten dan UPP Kota Tahun Anggaran 2018 di Ruang Pola Bapeda, Senin (30/4/2018).

BENGKULU, PB – Melihat kondisi Bengkulu yang akhir-akhir ini sering terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas tindak pidana Pungutan Liar (Pungli), Unit Pemberantasan Pungli (UPP) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Saber Pungli antara UPP Provinsi Bengkulu dan UPP Kabupaten dan UPP Kota Tahun Anggaran 2018 di Ruang Pola Bapeda, Senin (30/4/2018).

Dihadiri oleh 136 orang yang terdiri dari UPP Provinsi, UPP kabupaten dan UPP kota, raker ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dan menciptakan hubungan harmonis antar pihak dalam memberantas pungli di Bengkulu.

Brigjen Pol Coki Manurung, Kapolda Bengkulu saat memberi sambutan mengungkapkan pahwa pihaknya dalam nemberantas pungli dinilai oleh pusat kurang maksimal.

“Dari 57 orang tersangka, sudah ada 31 orang dipidana karena pungli dan sekitar 356 juta rupiah uang negara yang kita amankan. Disamping itu ternyata kita mendapat evaluasi dari tingkat pusat bahwa keberhasilan kita ini sangat kurang maksimal,” ungkap Coki.

Menurut Coki, salah satu kendala pihaknya dalam memberantas pungli adalah kurangnya sinergitas dengan pihak lain sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memberantas pungli.

“Kita ada keterlambatan dan keterbatasan dalam menghilangkan praktek pungli. Kita sering didahului oleh pihak lain ketika OTT, untuk itu ke depannya kita harus meningkatkan sinergitas antar pihak. Apabila dilapangan menemukan pungli, sudah ada bukti, pelaku itu tidak sedang mabuk dan dalam keadaan sadar menerima atau memberi dan membuat orang lain sulit, ya, silahkan langsung ditindak,” ucap Coki.

Mendengar laporan Saber Pungli yang disampaikan oleh Kapolda, Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengungkapkan bahwa kondisi pelayanan pemerintahan di Bengkulu ini carut marut.

“Berdasarkan data yang saya terima dari hasil kinerja OTT Saber Pungli, kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Bengkulu ini masih betul-betul carut marut. Kalau masih banyak pungli, itu artinya sudah pasti menandakan pelayanannya buruk. Sebaliknya, kalau pelayanan sudah prima dan bagus, pasti pungli dengan sendirinya akan hilang,” tutur Rohidin.

Dilanjutkan Rohidin, untuk memberantas praktek-praktek pungli yang ada di Bengkulu, pihaknya sangat mendukung pemberantasan pungli yang dilakukan oleh Saber Pungli.

“Saya mendukung penuh satgas ini, jangan ada lagi pihak luar lagi yang melakukan OTT di Bengkulu, kalau ada pungli ya kita duluan yang OTT jangan sampai orang lain, setidaknya kita duluan yang tau dari pada orang lain. Namun, kedepannya semoga tidak ada lagi OTT lagi, tapi bukan berarti ada pungli tidak ditangkap, namun memang pungli tidak ada lagi. Hal ini bisa kita wujudkan dengan cara instrumennya kita bangun, masayarakat kita sadarkan, pelayanan prima dan baik, sehingga tidak akan ada lagi pungli. Harapannya Saber Pungli bisa mewujudkan sinergi dalam meberantas pungli di Bengkulu sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dari praktek- praktek pungli,” tutup Rohidin. [Deni Dwi Cahya]