Plt Gubernur Rohidin Mersyah ketika memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion Pemberantasan Penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal di Grage Hotel, Selasa (3/4/2018).

BENGKULU, PB – Maraknya penemuan berbagai jenis obat dan makanan yang ilegal ataupun yang legal namun disalahgunakan mendorong Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pemberantasan Penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal. Acara ini digelar di Grage Hotel, Selasa (3/4/2018).

Dihadiri oleh 120 orang peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, BPOM mengharapkan banyak gagasan yang didapatkan sehingga akan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di Bengkulu baik dalam hal penyalahgunaan ataupun kesalahgunaan.

Dalam sambutan Kepala BPOM Provinsi Bengkulu, Burhanudin Gumay, menyampaikan, kegiatan ini adalah salah satu upaya dalam menghadapi perkembangan tantangan BPOM.

“Melihat perkembangan tantangan BPOM saat ini sangatlah dinamis, baru satu triwulan sudah ada empat fakta tentang kasus makanan dan minuman yang membuat gempar masyarakat,” katanya.

Empat kasus itu diantaranya adalah kasus Obat Viostin DS yang terpapar DNA babi, kasus Albothil, kasus kosmetik produk korea, dan yang baru-baru ini mencuat kepermukaan yaitu kasus ditemukannya cacing dalam ikan kalengan.

“Kami BPOM Provinsi Bengkulu berupaya mencegah masuknya berbagai jenis obat dan makanan yang dilarang ataupun ilegal dengan berkoordinasi di daerah perbatasan,” imbuhnya.

Acara ini berlangsung dinamis

Menurut Burhanudin, tugas untuk mengawasi obat dan makanan di Bengkulu adalah tugas berat yang perlu dukungan dari berbagai pihak.

“Di Bengkulu ada sepuluh kabupaten/kota, sedangkan kami hanya memiliki 90 personil, kami harus mengawasi dari Mukomuko hingga ke Kaur. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut kami harus bersinergi dengan pimpinan daerah. Hal ini tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada generasi muda kita supaya terhindar dari konsumsi obat dan makanan yang salah,” ungkap Burhanudin.

Untuk menghadapi tantangan tersebut BPOM Provinsi Bengkulu mengharapkan tiga sinergitas dengan pimpinan daerah. Diantaranya adalah sinergitas dengan stakeholder tingkat pusat dan juga tingkat daerah, memberikan kepastian regulasi aturan hukum dan terakhir sinergitas terkait kelembagaan.

“Seperti kita ketahui bersama pada dasarnya kami bekerja dengan berbagai regulasi hukum, namun belum ada secara khusus undang-undang tentang pengawasan. Kedepannya, dengan adanya undang-undang itu kami akan semakin percaya diri untuk melakukan penindakan dan pengawasan pelanggaran makanan dan obat,” ungkapnya.

Di sisi lain dikatakan Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat membuka acara sangat mengapresiasi kinerja BPOM Bengkulu.

“Saya sangat bangga dengan kinerja BPOM, mereka mendapatkan grade A untuk pelayanan publik pengawasan BPOM. Dengan prestasi itu, hari ini kita implementasikan dengan merepresentasi bersama pimpinan daerah kabupaten dan kota di Bengkulu ini. Dengan hadirnya pimpinan daerah pada acara ini, pastinya akan memberikan hasil yang maksimal dan pastinya akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat kita,” ucap Rohidin.

Setelah kegiatan ini, Plt Gubernur mengharapkan komitmen dari BPOM dan juga instansi terkait serta pimpinan daerah untuk bersama-sama mendukung pengawasan obat dan makanan di Bengkulu. [Deni Dwi Cahya]