Kepala Dinas PMPTS Rejang Lebong, Afnisardi

REJANG LEBONG, PB – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mencatat, setiap tahun Rejang Lebong mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak material galian C, yang mencapai Rp1 miliar lebih setiap tahunnya.

Hal ini dikarenakan, mayoritas tambang yang ada di Rejang Lebong belum mengantongi izin resmi dari pihak instansi terkait yang dalam hal ini Dinas PMPTSP Rejang Lebong.

Dari data sementara, terdapat 60 tambang galian C yang beroperasi di Rejang Lebong, namun baru 21 tambang saja yang telah memiliki izin, sementara 39 usaha tambang galian C masih beroperasi secara illegal.

“Hingga saat ini baru 21 tambang galian C yang mengantongi izin, dari 60 tambang yang ada di data kita,” kata Kepala Dinas PMPTS Rejang Lebong, Afnisardi, Rabu (11/04/2018).

Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi daerah yang seharusnya mendapatkan pemasukan tambahan dalam bentuk PAD pada sektor pajak tambang galian C. Hal ini seolah benang kusut, lantaran pihak pemerintah daerah yang dibatasi, dalam langkah penertiban tambang tak berizin.

“Kita tak bisa lakukan penertiban pada pihak tambang yang tak berizin, karena butuh rekomendasi dari pihak ESDM Provinsi Bengkulu,” jelas Afni.

Pihaknya berharap, ada peran serta secara aktif dari pihak Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk menindak tegas tambang-tambang yang beroperasi secara illegal.

“Demi mendongkrak PAD Kabupaten Rejang Lebong, kita berharap pihak ESDM Provinsi dapat memperhatikan hal tersebut, dan kita siap memfasilitasi bilamana pihak ESDM Provinsi bersedia turun untuk lakukan penertiban terhadap tambang illegal tersebut,” pungkasnya. [Benny Septiadi]