Panca Darmawansyah

BENGKULU, PB – Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeluhkan terkait banyaknya jumlah tenaga asing Cina yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulau Baai yang ada di Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan tenaga kerja warga masyarakat sekitar.

“Yang saya keluhkan tenaga kerja asing jumlahnya semakin banyak, di PLTU khususnya,” ujar Panca Darmawan Sekretaris KSPI Saat di jumpai di hotel Raffles, Minggu (22/4).

Dijelaskan juga bahwa masuknya tenaga asing di Bengkulu tidak mengurangi jumlah pengangguran justru menambah jumlah angka pengangguran yang ada di Bengkulu. Maka dari situ ada hal yang harus di pertimbangkan tentang adanya Peraturan Daerah (Perda).

“Ada beberapa hal yang harus di benahi dan itu mungkin penterjemah dari daerah-daerah tertentu yang misalnya di buatkan Perda, karena adanya Perda akan mengurangi jumlah pengaguran dan adanya tenaga asing diharap tidak menggangu pengangguran warga masyarakat di daerah tersebut,” kata Panca.

Menurutnya dilihat dari bidang keahlian atau skil dan tenaga kasar, masyarakat Indonesia sudah mumpuni dalam hal tersebut. Namun hal seperti ini justru kebanyakan digunakan oleh tenaga kerja asing, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan apa-apa.

“Dari situ harus di pisahkan mana tenaga kerja yang mempunyai ahli atau skil agar bekerja dengan baik karena di Indonesia ini secara keahlian dan tenaga kasar sudah mumpuni sementara hal seperti ini digunakan yang jumlahnya kebanyakan dari tenaga asing maka kita tidak dapat apa-apa,” paparnya.

Selain itu dirinya berharap agar pemerintah dapat menerjemah dengan melalui perdanya yang membuat suatu aturan, bahwa tenaga asing yang boleh bekerja dengan jabaran jabaran mungkin misalnya, dalam tenaga ahli harus sesuai dengan bidang keahlianya atau mengawasi produknya yang ada di Indonesia.

Sementara untuk tenaga kasar dan administrasi supaya memakai tenaga orang dari daerah tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran maka dari itu untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diharap dapat memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini.

“Saya akui memang mereka masuk membawa investor tapi tidak dijadikan alasan untuk banyaknya jumlah tenaga asing. Khususnya di Bengkulu kita melihat banyaknya tenaga asing namun saya tidak menyinggung ke imigrasian tetapi yang kita lihat banyaknya tenaga asing ini. Apakah mereka terdaftar di imigrasi atau tidak, terdaftar di tenaga kerja provinsi atau tidak. Hal ini tidak di ketahui. Namun laporan masyarakat sekitar bahwa mereka tidak mendapatkan peluang untuk masuk dan bekerja di tempat tersebut. Dan saat ini tenaga kerja yang ada di PLTU kebanyakan tenaga negara asing dan tenaga kerja asli masyarakat setempat tidak dapat ikut menikmati manfaat dari adanya PLTU tersebut. Persentasi ini yang harus di pertimbangkan misalnya mesin yang digunakan dari Cina. Apabila pengawas mesin tersebut dari tenaga kerja Cina itu tidak apa-apa namun setidaknya asisten-asistenya diambil dari tenaga masyarakat sekitar. Biasanya juga tenaga asing kan kebanyakan sistim kontrak apabila kontrak tersebut habis dan apabila sebelumnya anak bangsa mengetahui cara kerja mereka ini maka hal tersebut dapat di manfaatkan anak bangsa untuk melanjutkanya,” pungkasnya. [Ardiyanto]