Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2017 oleh Bupati Bengkulu Utara Ir Mian yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Utara Aliantor Harahap SE di ruang sidang paripurna lantai II Gedung DPRD Bengkulu Utara, Senin (9/4/2018).

BENGKULU UTARA, PB – DPRD Bengkulu Utara menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2017 oleh Bupati Bengkulu Utara Ir Mian yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Utara Aliantor Harahap SE di ruang sidang paripurna lantai II Gedung DPRD Bengkulu Utara, Senin (9/4/2018).

Pembahasan akan dilakukan selama sepekan ke depan.

“Kami akan mencermati secara seksama materi LKPJ tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bupati, termasuk program apa saja yang harus diperbaiki sehingga dalam penyusunan APBD bisa betul-betul mengena dan bisa berjalan untuk kepentingan masyarakat Bengkulu Utara,” ungkap Aliantor.

Ditambahkan Aliantor bahwa dari rangkaian yang sudah dilaporkan oleh Bupati itu masih banyak catatan penting untuk dilakukan perbaikan pada tahun 2019 mendatang.

“Dewan akan melakukan kajian untuk minta penjelasan secara riil dengan didukung oleh bukti yang konkret,” terang Aliantor.

Sementara itu Bupati dalam sambutannya menyampaikan total anggaran terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp66,846.414,500, terealisasi sebesar Rp70.272,753,048,16 atau 105,13 persen.

Terdiri dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah Kelompok Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) keseluruhannya ditargetkan sebesar Rp869,796,588,925, terealisasi sebesar Rp860,808,178,427 atau 98,97 persen. [Evi Kusnandar/Adv]

Paripurna berjalan lancar dan khidmat.
Paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD BU Aliantor Harahap SE.
DPRD BU menegaskan akan mencermati LKPJ Bupati 2017 dengan seksama.
Unsur Forkompimda BU tampak hadir dalam Sidang Paripurna ini.
Para tamu undangan yang hadir dalam Sidang Paripurna.
Ketua DPRD BU Alinator Harahap SE tampak memimpin Sidang Paripurna.
Bupati Ir Mian saat membacakan LKPJ Pemkab BU Tahun 2017.

Berikut uraian anggaran dan realisasi APBD 2017 :

1.Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2017 dianggarkan Rp. 21.770.973,000, terserap hanya Rp. 20 028,497,908 atau 68.79 persen,

2.Untuk Pelaksanaan Program Urusan Wajib Lingkungan Hidup dianggarkan Rp. 4.681.166.500, terserap hanya Rp. 4.325.348.234 atau 92,40 persen

3.Tata Ruang, 1.093.250.00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tereserap hanya Rp. 178.055.600 atau 95,66 persen,

4.Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman dianggarkan Rp. 3.322.297.000 terserapkan hanya Rp.3.178.055.600 atau 95,66 persen,

5.Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga dianggarkan Rp. 4.713.853.000 tererap hanya Rp. 4.262.073.594 atau 90,24 persen,

6.Urusan Wajib Penaman Modal dianggarkan Rp. 2.028.000.000 terserap hanya Rp. 1.900.523.270 atau 93,71 persen,

7.Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dianggarkan Rp. 1.068.942.000 terserapkan hanya Rp. 1.018.624.042 atau 95,29 persen,

8.Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran Rp. 2.645.668.000 terserapkan hanya Rp. 2.380.375.322 atau 89,97 persen,

9.Urusan Wajib ketenagakerjaan dengan anggaran Rp. 1.092.531.100 terserapkan hanya Rp. 1.047.136.327 atau 95,84 persen,

10.Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdungan anak dengan anggaran Rp. 1.117.600.000 yang terserap hanya Rp. 1.083.046.694 atau 96,91 peersen,

11.Anggaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp. 3.552.182.000 terpakai hanya Rp. 3.134.101.677 atau 88,23 persen.

12.Anggarran Perhubungan Rp. 7.650.266.856 terpakai hanya Rp. 7.409.523.719 atau 96.85 persen,

13.Sedangkan untuk anggaran Komunikasi dan Informatika Rp. 2.971.716.000 terserap hanya Rp. 2.637.952.996 atau 88.77 persen,

14.Anggaran Wajib Pertanahan dengan anggaran Rp. 2.644.881.900 terserap hanya Rp. 1.387.558.957 atau 52.46 persen,

15.Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 4.663.868.900 terealisasi hanya Rp. 4.526.860.250 atau 97.06 persen,

16.Wajib Kebudayaan dengan anggaran Rp. 1.071.364.000 terealisasi Rp. 964.056.100 atau 89.98 persen,

17.Dana Sosial dengan anggaran Rp. 14. 653.846.500 terserapkan hanya Rp. 13.159.031.896 atau 89.80 persen,

18.Wajib Statistik Rp. 913.300.000 yang terserap hanya Rp. 874.978.166 atau 95.80 persen,

19.Anggaran Perpustakaan Rp.465.688.000 terpakai hanya Rp. 459.963.341 atau 98.77 persen,

20.Anggaran Wajib Arsip Rp. 518.365.700 terpakai hanya Rp. 478.020.341 atau 92,22 persen.