Tentara USA saat menjalani Salah satu hiburan di sela-sela kegiatan Pacific Partnership 2018 di Bengkulu, baru-baru ini. Foto Mass Communication Specialist 2cd Class Kelsey L. Adams.

Kegiatan Pacific Partnership 2018 baru saja usai. Banyak hal mengesankan yang dilakukan oleh United States of America (USA) Navy dan USA Army di Bengkulu. Berbagai pengalaman dibagi oleh tentara Amerika Serikat, mulai dari penanganan bencana, hingga teknik pengobatan dan pembangunan shelter pengungsian.

Pacific Partnership telah berjalan sejak 2004 usai gempa bumi dan tsunami Aceh. Lebih dari 800 personil militer dan sipil dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Prancis, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Diangkut dengan kapal USNS Mercy, kapal rumah sakit terbesar di dunia, program Pacific Partnership pernah melaksanakan misi kemanusiaan di Filipina, Bangladesh, Vietnam, Timor Leste, termasuk sejumlah provinsi di Indonesia.

Bagi Amerika Serikat, Bengkulu tentunya bukan provinsi asing. Konsul Amerika Serikat untuk wilayah Sumatera, Juha P Salin, saat berkunjung ke tanah kelahiran ibu negara pertama Republik Indonesia ini, jauh sebelum kegiatan Pacific Partnership telah memberikan apresiasi dengan perkembangan ekspor Provinsi Bengkulu ke negaranya selama beberapa tahun terakhir.

Sebagaimana catatan Data Badan Pusat Statistik (BPS), secara kumulatif, ekspor Provinsi Bengkulu selama pada Desember 2017 ke Amerika Serikat sebesar 35,48 juta dolar AS atau 12,89 persen dari keseluruhan.

Kemudian pada September 2017 ekspor Bengkulu ke Amerika Serikat senilai 3,01 juta dolar AS atau 14,73 persen. Ekspor Bengkulu ke Amerika sebagian besar berupa karet serta paket pengiriman barang.

Pada Selasa (22/8/2017), Juhan P Salin, juga mengungkapkan bahwa negaranya telah merancang sebuah kerjasama untuk mendorong pembangunan Provinsi Bengkulu dengan menanamkan beberapa bentuk investasi sesuai dengan potensi alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, terutama pada perkonomian, pendidikan dan penanggulangan bencana. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memfasilitasi semua hal yang akan dibutuhkan Konsulat AS tersebut.

Presiden Joko Widodo sendiri pada tahun 2015 telah memberikan kado istimewa bagi Amerika Serikat, yaitu penyatuan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Poin-poin perjanjian TPP memberi loncatan besar hingga melampau kualitas liberalisasi dari perjanjian perdagangan bebas yang dirancang melalui World Trade Organization (WTO) maupun North American Free Trade Agreement (NAFTA) dalam berbagai sektor.

Patut dipahami, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi Joseph Stiglitz pada tahun 2013 memperingatkan bahwa TPP memberi “resiko besar” dan hanya “melayani kepentingan orang-orang kaya”. Juga Noam Chomsky, aktivis dan akademisi progresif terkemuka di Amerika Serikat tahun 2014 menyatakan bahwa Trans-Pacific Partnership (TPP) “dirancang untuk meneruskan proyek neoliberal untuk memaksimalkan keuntungan dan dominasi, dan untuk mengatur orang yang bekerja di dunia dalam kompetisi dengan satu sama lain sehingga dapat menurunkan upah dan meningkatkan rasa tidak aman.”

Kalau ditarik semakin ke belakang, Indonesia dan Amerika Serikat memang merupakan mitra dagang yang paling rapat, khususnya sejak lengsernya Presiden Sukarno. Setelah Sukarno lengser, atau tepatnya sejak peralihan kekuasaan dari tangan Sukarno ke Suharto melalui Supersemar pada 11 Maret 1966, sebuat perusahaan emas terbesar di Amerika Serikat, PT Freeport, menjelajahi Irian Barat atau Papua untuk menemukan gunung tembaga bernama Ertsberg.

Gunung itu berisi emas yang sekarang telah dikeruk menjadi danau. Freeport menjadi simbol keberhasilan menggulingkan Sukarno dan mengembalikan Indonesia ke pangkuan barat sekaligus menjadi monumen penting kembalinya neo-kolonialisme di Indonesia.

Dahulu kala, sebenarnya nama Bengkulu sudah cukup tersohor sebagai daerah produsen emas. Desa Lebong Tandai tempat ladang emas itu berada, saat ini masih sama susahnya dengan tempo dulu. Desa ini sekarang menjadi tujuan destinasi karena memiliki sisa gudang ampas emas dan lubang penambangan emas yang tinggal kenangan lagi.

Saban tahun Pemerintah Belanda makin kaya setelah mengeruk ratusan ton emas dan perak selama empat puluh lima tahun (1896–1941) di Bengkulu.

Sekarang, potensi emas di Bengkulu kembali didapati di Kabupaten Seluma. Sebagaimana dilansir laman liputan6.com akhir 2017 yang lalu, tim ahli geologi berbendera Berick dari Inggris menunjukkan potensi kandungan emas melebihi satu juta ounces. Dalam hitungan kasar, satu ounces setara dengan 280 gram.

Dikatakan Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Oktaviano, perkiraan potensi itu berdasarkan hasil survei di luar kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan saja, belum lagi di luar itu.

Artinya, sangat dimungkinkan jumlah kandungan emas di Seluma lebih banyak dari kandungan emas yang dikelola oleh PT Freeport di Papua karena luasnya yang mencapai 90 ribu hektare.

Kembali kepada hubungan erat Bengkulu-Amerika Serikat tadi, kita tentu tidak boleh anti terhadap modal atau investasi asing. Tapi kita patut mengkritisi dampak negatif yang terbawa dari praktek pelaksanaan modal asing selama ini yang kurang membawa faedah bagi rakyat Indonesia.

Misalnya sejak tahun 1967 hingga saat ini, kegiatan pertambangan Freeport di Papua sudah menghasilkan sedikitnya 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas yang bila diuangkan, maka jumlahnya mencapai ratusan ribu billion rupiah atau beratus-ratus kali lipat dari jumlah APBN kita.

Namun rakyat Papua tetap hidup dalam kondisi infrastruktur masih buruk, rakyat hidup miskin, pengangguran dimana-mana, sekolah susah diakses, layanan kesehatan mahal, dan lain sebagainya, persis sebagaimana dikatakan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah bahwa rakyat Indonesia hanya menikmati 10 persen dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90 persennya dibawa asing keluar.

Bung Hatta, salah satu pendiri Republik Indonesia pernah berpesan, soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat, mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.

Pedoman bagi mereka untuk melekatkan kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan yang diharapkan mestilah lebih dari pada yang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnya itu. Supaya keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendakinya supaya dipilih macam industri yang bakal diadakan, dan jumlahnya tidak boleh banyak. Berhubung dengan keadaan, industri agraria dan tambang yang paling menarik hati kaum kapitalis asing itu.

Dan, dengan jalan itu, tidak tercapai industrialisasi bagi Indonesia, melainkan hanya mengadakan pabrik-pabrik baru menurut keperluan kapitalis luar negeri itu saja. Sebab itu, Industrialisasi Indonesia dengan kapital asing tidak dapat diharapkan. Apalagi mengingat besarnya resiko yang akan menimpa kapital yang akan dipakai itu. Industrialisasi dengan bantuan kapital asing hanya mungkin, apabila pemerintah ikut serta dengan aktif, dengan mengadakan rencana yang dapat menjamin keselamatan modal asing itu.

Singkatnya, kita menyambut baik program Pacific Partnership 2018 sebagai sebuah kegiatan kemanusiaan. Namun kita berharap agar Amerika Serikat dapat melatari niat baiknya itu secara tulus. Caranya dengan melepaskan cengkraman liberalisasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan Indonesia dan mulai menyerahkan sebagian besar keuntungannya untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.