Profesor Herlambang

BENGKULU, PB – Pakar Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Profesor (Prof) Herlambang menegaskan, dalam ketentuan hukum pihak Kejaksaan yang sedang mengatasi kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak boleh didesak untuk segera menuntaskan kasus yang tengah ditanganinya.

“Dalam ketentuan hukum, serta merta masyarakat ikut mempertanyakan tahap-tahap penyelidikan yang sudah dilakukan atas kasus yang sedang di tangani kejaksaan itu sah. Namun masyarakat tidak boleh melakukan desakan kepada pihak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus yang di tangani,” ujar Prof Herlambang saat ditemui di ruangannya, Selasa (17/4).

Dirinya juga menjelaskan, menurut ketentuan hukum peradilan, kejaksaan harus memiliki minimal dua alat bukti untuk naik ke dalam tahap penyelidikan dan untuk menetapkan tersangka.

“Dalam setiap kasus, pihak kejaksaan harus memiliki lima alat bukti yang kuat diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan dari orang yang diduga melakukan tindakan tersebut. Barulah pihak kejaksaan dapat menentukan tersangka dari kasus yang di tangani,” imbuhnya.

Dalam sebuah penyelidikan, tambah Guru Besar Fakultas Hukum ini, ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan dalam pengumpulan alat bukti guna menyelesaikan kasus-kasus.

“Takutnya kalau didesak untuk segera dituntaskan, kemudian dipraperadilankan oleh tersangka, ini yang jangan sampai terjadi,” demikian Prof Herlambang. [Ardiyanto]