Waka II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain memimpin Rapat Paripurna untuk menyampaikan pendapat terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dari Kepala Daerah Kota Bengkulu tahun 2017 di gedung DPRD Kota Bengkulu, Senin (30/4/2018).

BENGKULU, PB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan pendapat terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dari Kepala Daerah Kota Bengkulu tahun 2017 di gedung DPRD Kota Bengkulu, Senin (30/4/2018).

Paripurna ini diisi dengan penyampaian pendapat LKPJ dari Pansus yang di serahkan oleh Penjabat Walikota Bengkulu Budiman Ismaun.

“Dalam Rapat Paripurna ini DPRD memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan ke depannya,” kata Teuku Zulkarnain selaku Pimpinan Rapat sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kota.

Dijelaskan juga bahwa bagi OPD yang belum melaporkan laporan pertanggung jawaban, menjadi sorotan bagi DPRD Kota Bengkulu sebagai lembaga Pengawas Pemerintahan. LKPJ tersebut dari DPRD yang ditujukan untuk Walikota sebagai rekomendasi untuk melanjutkan pemerintahan ke depannya.

Selain itu, Teuku juga mempersoalkan laporan yang diberikan Pemerintah Kota yang menyulitkan DPRD lantaran kurang tersusun, sehingga berpengaruh dalam rekomendasi.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian DPRD yakni kurangnya pemberdayaan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu.

“Kearsipan dan Perpustakaan merupakan hal yang sangat penting. Termasuk dalam hal pariwisata. Hal ini juga menjadi sorotan DPRD bahwa pariwisata harus dikembangkan dan diperhatikan. Pasalnya Kota Bengkulu memiliki potensi tersebut.
Selain itu, LKPJ dari Dinas Sosial juga tidak terperinci saat dilaporkan ke dewan yang berdampak pada kegiatan yang tidak terlaksana dan tidak diketahui sebab tidak terlaksananya kegiatan tersebut sehingga DPRD sulit untuk merumuskan,” paparnya.

Sebanyak 16 anggota DPRD Kota Bengkulu hadir dalam Rapat Paripurna ini.

Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon, dalam hal ini menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji rekomendasi tersebut sebagai bahan perbaikan pemerintahan. Selain itu, terkait adanya perubahan anggaran di tengah tengah pengerjaan dibeberapa OPD tidak menjadi masalah selagi masih mengikuti aturan yang ditetapkan.

“Kita akan membuka catatan yang di berikan sebagai bahan perbaikan, maka ada mekanisme perubahan, ada perubahan yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan, apabila tidak melewati batas ketentuan. Misalnya ada OPD tertentu yang melakukan pergeseran nama, itu diperbolehkan namun itu juga harus dirapatkan dan OPD wajib untuk melaporkan yang nantinya juga akan di laporkan ke pada kepala legislatif,” pungkasnya.

Pantauan Pedoman Bengkulu, Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Waka II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, serta dihadiri oleh 16 anggota DPRD. [Ardiyanto/Adv]