Anggota DPRD Kota Bengkulu, Muryadi, menggelar acara reses di Kelurahan Jalan Gedang, Sabtu malam (28/4).

BENGKULU, PB – Warga RT 1 Kelurahan Lingkar Timur mengeluh lantaran tidak mendapatkan manfaat dari adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Bengkulu di tempat tinggalnya.

Hal ini disampaikan warga saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Muryadi, menggelar acara reses di Kelurahan Jalan Gedang, Sabtu malam (28/4).

“Kami tidak bisa memanfaatkan PDAM yang ada di sini. Karna ya sama sekali tidak ada. Jangankan air, paralon saja tidak ada. Hanya ada meteran dan tonggak saja,” ujar Tirwansyah, salah satu warga.

Tirwansyah menjelaskan, kurang lebih satu tahun dari 2017 hingga 2018 warga masyarakat mendapatkan bantuan PDAM, namun maanfaatnya tidak dapat mereka nikmati lantaran tidak adanya air yang dialirkan oleh PDAM.

Warga tampak antusias menyampaikan aspirasinya.

Warga juga mengatakan bahwa mereka pernah diminta oleh pihak PDAM untuk membayar tagihan beban sebesar Rp30.000 selama waktu dua bulan terkait air yang mereka gunakan.

“Saya kira setelah kita membayar tagihan tersebut langsung di tanggulangi. Namun sampai saat ini tidak ada penanganan. Belum lama ini juga ada dari pihak PDAM meminta tagihan dan kami jelaskan ternyata mereka baru tahu kalau air tersebut belum beroperasi. Saya berharap hal ini dapat ditanggulangi oleh pihak terkait. Pasalnya kami salah satu warga masyarakat yang belum mendapat penggunaan air bersih,” paparnya.

Terkait hal ini Muryadi mengatakan, dana hibah dari pemerintah untuk PDAM pada tahun lalu di lingkungan pemerintahan ada delapan sambungan PDAM yang seharusnya sudah selesai karena bantuan PDAM per satu Desember 2017.

“Seharusnya itu sudah selesai, karena bantuan PDAM itu per satu Desember dan tahun anggaran pun sudah berakhir. Kalau itu tidak ada berarti silpa (sisa lebih perhitungan anggaran),” tegas Muryadi.

Dirinya juga menjelaskan, hal ini justru menjadi temuan baru oleh instansinya. Ia menilai, pihak PDAM harus bertanggung jawab karena anggaran pada APBD tahun 2017 sudah dianggarkan dan seharusnya sambungan PDAM di tempat tersebut sudah selesai.

“Kami akan meminta agar PDAM bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat yang disampaikan terkait PDAM. Kita akan menuntut PDAM untuk segera menangani hal ini. Sebab ini sudah dianggarkan pada tahun kemarin yang malah menjadi temuan baru,” kata Muryadi.

Sebagai anggota legislatif, dirinya juga akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan memperjuangkan agar aspirasi tersebut dapat direalisasikan. [Ardiyanto]