Sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang digelar di Mapolda Bengkulu, Selasa (3/4/2018).

BENGKULU, PB – Polemik mutasi 52 pejabat lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Mantan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan pada dua hari menjelang jabatannya berakhir, 19 Januari 2018 lalu, belum usai.

Ini setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar sidang kode etik terhadap terlapor yang merupakan lima orang Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dan tiga orang Komisioner Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Bengkulu serta tiga orang perwakilan dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) selaku pelapor.

Pantauan Pedoman Bengkulu, dalam sidang yang berlangsung selama 3 jam dengan pengamanan ketat personil Polda Bengkulu ini terlihat tim DKPP dipimpin oleh Ida Budiarti ini melayangkan sejumlah pertanyaan seputar proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap laporan pertama tanggal 10 Februari dan laporan kedua tanggal 12 Februari yang dilakukan oleh Puskaki Bengkulu kepada Panwaslih Kota Bengkulu.

“Benar, tadi agenda sidangnya memang baru mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor. Dari keterangan-keterangan tadi, nanti kita ambil kesimpulannya. Tetapi, kita saat ini masih menunggu keterangan lanjutan secara tertulis dari Panwaslih Kota Bengkulu yang akan dikirimkan kepada kami dalam waktu dekat ini. Setelah itu, baru nanti kita tentukan kesimpulannya, apakah terlapor melanggar kode etik atau tidak,” ujar Ida Budiarti saat diwawancara usai pelaksanaan sidang.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad menjelaskan jika Panwaslih Kota Bengkulu telah mengambil sejumlah langkah berupa melakukan pengkajian melalui rapat pleno untuk menanggapi laporan pertama Puskaki Bengkulu lantaran mulanya Panwaslih Bengkulu menilai ada potensi tindak pidana dan pelanggaran administrasi dalam pelaksanakan mutasi 52 orang pejabat tersebut.

Sehingga, saat itu Panwaslih Kota Bengkulu membuat rekomendasi kepada Gakmundu untuk melanjutkan proses terhadap laporan pertama tersebut.

“Dalam laporan pertama Puskaki termuat ada dugaan pelanggaran pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 atas pelaksanaan mutasi. Setelah kita kros cek singkat di pemberitaan media maka kami memang menyimpulkan adanya temuan potensi pelanggaran administrasi dan pidana dalam hal itu. Makanya kami membuat rekomendasi kepada Gakmundu,” jelas Rayendra.

Dilanjutkan Rayendra, setelah berjalan proses pengjian lebih dalam, pihaknya justru menilai jika potensi pelanggaran tidak muncul seperti yang dilaporkan Puskaki Bengkulu.

“Namun, kami akui jika hasil rapat pleno pengkajian lanjut soal itu tidak kami tuangkan dalam bentuk berita acara,” tegas Rayendra.

Dilanjutkan Rayendra, pihaknya akan secepatnya membuat kajian administrasi tersebut dan menyerahkannya kepada DKPP sesuai permintaan DKPP untuk selanjutnya menjadi pertimbangan DKPP dalam mengambil keputusan soal ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik.

“Mungkin dalam waktu lima hari ini kajian tertulis tersebut sudah akan kami serahkan ke DKPP,” ujar Rayendra.

Sebelumnya, Panwaslih Kota Bengkulu dalam sebuah keterangan resmi telah menyatakan jika Helmi Hasan tidak terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh Puskaki Bengkulu ke Panwaslih.

Dijelaskan dalam penjelasannya terkait kebenaran dokumen administratif pemerintahan tentang mutasi pejabat pemerintah Kota Bengkulu tersebut bukanlah ranah Panwaslih untuk membuktikannya. [Ifan Salianto]